SANTI, Nur (2019) Praperadilan Yang Mengabulkan Permohonan Penetapan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Bank Century (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nur Santi-E1A015094-Skripsi-FH-2019.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	PDF (Cover) COVER-Nur Santi-E1A015094-Skripsi-FH-2019.pdf Download (22kB) | Preview
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nur Santi-E1A015094-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (682kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nur Santi-E1A015094-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nur Santi-E1A015094-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nur Santi-E1A015094-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nur Santi-E1A015094-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (564kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nur Santi-E1A015094-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) DAFTAR-PUSTAKA-Nur Santi-E1A015094-Skripsi-FH-2019.pdf Download (137kB) | Preview

Abstract

Praperadilan merupakan salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai upaya koreksi terhadap kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak sah selama proses Penyidikan maupun Penuntutan. Kewenangan lembaga praperadilan secara limitatif ditentukan oleh KUHAP, yang telah mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, penetapan tersangka baru sebagaimana diputus oleh hakim pemeriksa perkara Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tidaklah termasuk dalam kewenangan pemeriksaan praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan. Data-data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian/ narasi dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian maupun pembahasan menunjukkan bahwa penetapan tersangka baru yang menjadi amar putusan hakim dalam perkara a quo telah bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku dalam hukum acara pidana, karena penetapan tersangka baru bukanlah objek pemeriksaan praperadilan sebagaimana secara limitatif telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Penetapan tersangka telah ditentukan sebagai kewenangan mutlak dari penyidik. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketentuan yang mensyaratkan diketemukannya bukti permulaan yang terdiri dari minimal dua alat bukti untuk dapat menetapkan tersangka. Bukti permulaan sebagai syarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya dapat diperoleh melalui prosedur pemeriksaan pendahuluan.

Actions (login required)

View Item