Search for collections on Repository Universitas Jenderal Soedirman

Kebijakan dan Perlindungan Hukum dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas

SALSABILA, Bias (2024) Kebijakan dan Perlindungan Hukum dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-BIAS SALSABILA-E1A019105-SKRIPSI-2024.pdf

Download (292kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-BIAS SALSABILA-E1A019105-SKRIPSI-2024.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-BIAS SALSABILA-E1A019105-SKRIPSI-2024.pdf

Download (335kB)
[img] PDF (BabI)
BAB-I-BIAS SALSABILA-E1A019105-SKRIPSI-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 21 May 2025.

Download (375kB)
[img] PDF (BabII)
BAB-II-BIAS SALSABILA-E1A019105-SKRIPSI-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 21 May 2025.

Download (658kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB-III-BIAS SALSABILA-E1A019105-SKRIPSI-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 20 May 2025.

Download (367kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB-IV-BIAS SALSABILA-E1A019105-SKRIPSI-2024.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] PDF (BabV)
BAB-V-BIAS SALSABILA-E1A019105-SKRIPSI-2024.pdf

Download (265kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-BIAS SALSABILA-E1A019105-SKRIPSI-2024.pdf

Download (364kB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dijadikan parameter dalam Pertumbuhan ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebab kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar 61,1%. Pemberdayaan UMKM Termasuk kedalam urusan Pemerintah Konkuren menurut Pasal 11 Undang-undang No 23 Tahun 2013, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan urusan pemerintahan terkait Pembedayaan UMKM. Penelitian ini untuk Mengetahui kebijakan hukum dan perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyumas, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program Kebijakan dan perlindungan hukum dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif dengan metode pendekatan Empiris Kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data disajikan secara Teks Naratif serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas telah menyelenggarakan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum bagi UMKM Berdasarkan Perbub Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 program pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi UMKM dikemas dengan berbagai Pelatihan, Workshop, Sosialisasi dan Pembuatan Surat Rekomendasi, terdapat dua faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi UMKM yaitu Faktor Internal dan External, Faktor Internal yaitu Terbatasnya anggaran dan terbatasnya waktu serta Faktor External yaitu Faktor Pelaku UMKM dan Faktor Kurangnya koordinasi antar Dinas Lain. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM perlu segera Meminta Tambahan Anggaran, membuat jadwal program yang Efisien serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas lain.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E24103
Uncontrolled Keywords: Pemberdayaan, Perlindungan Hukum, UMKM, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perbub Kabupaten Banyumas Nomor 99 Tahun 2021.
Subjects: C > C611 Commercial law
L > L106 Legal aid
S > S399 Small business
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs. Bias Salsabila
Date Deposited: 21 May 2024 04:24
Last Modified: 21 May 2024 04:24
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/27235

Actions (login required)

View Item View Item