PURNAMA, Wisnu (2024) Konstitusionalitas Masa Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_WISNU PURNAMA-E1A020285-Skripsi-2024.pdf Download (308kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-WISNU PURNAMA-E1A020285-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_WISNU PURNAMA-E1A020285-Skripsi-2024.pdf Download (417kB)
	PDF (BabI) BAB I_WISNU PURNAMA- E1A020285-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2025. Download (610kB)
	PDF (BabII) BAB II_WISNU PURNAMA-E1A020285-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2025. Download (522kB)
	PDF (BabIII) BAB III_ WISNU PURNAMA-E1A020285-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2025. Download (246kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_ WISNU PURNAMA-E1A020285-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	PDF (BabV) BAB V_WISNU PURNAMA-E1A020285-Skripsi-2024.pdf Download (351kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_WISNU PURNAMA-E1A020285-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan terutama dalam masa penetapan Perppu menjadi undang-undang yang dalam implementasinya permasalahan tersebut pernah menjadi alasan gugatan dalam pengujian UU Cipta Kerja. Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam penggunaan frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme masa dan konstitusionalitas penetapan Perppu menjadi undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan disajikan dengan teks naratif, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme penetapan Perppu menjadi undang-undang dilaksanakan dalam pembahasan RUU sebagaimana di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UUP3. Dan berdasarkan analisis terdapat problem inkonstitusionalitas dalam penggunaan frasa “persidangan yang berikut”.

Actions (login required)

View Item