SUMEKE, Daniel (2024) Implikasi dan Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pembatalan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/TUN/2019). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-DANIEL SUMEKE-E1A020025-SKRIPSI-2024.pdf Download (662kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DANIEL SUMEKE-E1A020025-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DANIEL SUMEKE-E1A020025-SKRIPSI-2024.pdf Download (868kB)
	PDF (BabI) BAB-I-DANIEL SUMEKE-E1A020025-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2025. Download (863kB)
	PDF (BabII) BAB-II-DANIEL SUMEKE-E1A020025-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2025. Download (995kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-DANIEL SUMEKE-E1A020025-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2025. Download (825kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-DANIEL SUMEKE-E1A020025-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (951kB)
	PDF (BabV) BAB-V-DANIEL SUMEKE-E1A020025-SKRIPSI-2024.pdf Download (822kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DANIEL SUMEKE-E1A020025-SKRIPSI-2024.pdf Download (828kB)

Abstract

Sengketa hukum bisa timbul dari berbagai situasi atau bidang, salah satunya sengketa tata usaha negara yang timbul antara warga masyarakat dengan aparat pemerintah. Menurut Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN bahwa sengketa TUN yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi dan pertanggungjawaban pejabat Tata Usaha Negara terhadap pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 104 PK/TUN/2019. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh diolah dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data yang digunakan yaitu normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implikasi pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara melalui Putusan MA No. 104 PK/TUN/2019, dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena secara prosedural dan subtansi dari penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum Pejabat Tata Usaha Negara yaitu mewajibkan untuk melaksanakan isi dari putusan pengadilan dengan sukarela.

Actions (login required)

View Item