TURNIP, Gebi Emada (2024) Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![]() |
PDF (Cover)
COVER-Gebi Emada Turnip-E1A020278-Skripsi-2024.pdf Download (60kB) |
![]() |
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Gebi Emada Turnip-E1A020278-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (803kB) |
![]() |
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Gebi Emada Turnip-E1A020278-Skripsi-2024.pdf Download (82kB) |
![]() |
PDF (BabI)
BAB-I-Gebi Emada Turnip-E1A020278-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 May 2025. Download (281kB) |
![]() |
PDF (BabII)
BAB-II-Gebi Emada Turnip-E1A020278-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 May 2025. Download (425kB) |
![]() |
PDF (BabIII)
BAB-III-Gebi Emada Turnip-E1A020278-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 May 2025. Download (198kB) |
![]() |
PDF (BabIV)
BAB-IV-Gebi Emada Turnip-E1A020278-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB) |
![]() |
PDF (BabV)
BAB-V-Gebi Emada Turnip-E1A020278-Skripsi-2024.pdf Download (82kB) |
![]() |
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Gebi Emada Turnip-E1A020278-Skripsi-2024.pdf Download (107kB) |
Abstract
Pelaksanaan eksekusi pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi yang menjalankan pidana kurungan pengganti pidana denda yang saat ini berlaku mengakibatkan negara harus menyiapkan biaya sosial (social cost) yang begitu besar untuk memenuhi hak-hak terpidana sebagai bentuk hak asasi manusia dalam tahanan. Hal ini tidak sejalan dengan kecenderungan dunia internasional yang saat ini sedang berusaha untuk menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan reduksi data, display data, dan klasifikasi data serta dianalisis dengan metode kualitaitf dan content analysis method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto diawali dengan adanya salinan surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang diberikan paling lama 1 (satu) minggu. Selanjutnya Jaksa harus menindaklanjuti salinan tersebut paling lama 1 (satu) minggu pula sejak diterimanya salinan tersebut. Pelaksanaan eksekusi pidana denda dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana badan atau penjara melalui D-1, D-2, D-3, dan D-4. Terpidana diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk membayar pidana denda. Apabila terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Akan tetapi tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto masih relatif rendah karena terdapat beberapa faktor yang menghambatnya, yakni tidak adanya hukum positif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya paksa dalam hal terpidana menyatakan ketidaksanggupan membayar pidana denda dan tidak adanya kemauan atau niat untuk membayar pidana denda dari diri terpidana.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E24134 |
Uncontrolled Keywords: | Eksekusi, Pidana Denda, Tindak Pidana Korupsi. |
Subjects: | W > W123 White collar crimes |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr GEBI EMADA TURNIP |
Date Deposited: | 29 May 2024 07:01 |
Last Modified: | 29 May 2024 07:01 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/27412 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |