DEWI, Karina (2024) Kebijakan Hukum Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Karina Dewi-E2A020029-Tesis-2024.pdf Download (66kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Karina Dewi-E2A020029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Karina Dewi-E2A020029-Tesis-2024.pdf Download (67kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Karina Dewi-E2A020029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Karina Dewi-E2A020029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Karina Dewi-E2A020029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Karina Dewi-E2A020029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Karina Dewi-E2A020029-Tesis-2024.pdf Download (66kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Karina Dewi-E2A020029-Tesis-2024.pdf Download (152kB)

Abstract

Sebagaimana amanat pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghilangkan ketidakjelasan konsep pegawai kontrak/tenaga honorer yang ada saat ini yang diwadahi dengan adanya PPPK. Oleh karena itu, setiap Instansi Pemerintah perlu melaksanakan pengadaan PPPK dengan membuka jabatan lowong yang dapat diisi oleh pegawai non-ASN. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu kebijakan hukum pengadaan PPPK dalam memenuhi kebutuhan pegawai ASN di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dan implikasi hukum terhadap tenaga honorer yang jabatannya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Kerangka teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu kebijakan (teori freies ermessen), jabatan (prinsip the right man on the right place), dan hukum kepegawaian (teori hubungan dinas publik). Jenis penelitian metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, spesifikasi penelitian preskriptif, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dokumentasi, penyajian data dalam bentuk naratif dan tabel matriks, dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan menambahkan penafsiran sistematis, teleogis, dan gramatikal yang disusun secara sistematis dan terorganisir. Hasil dari penelitian ini pertama, kebijakan hukum dalam pengadaan PPPK tersebut belum bisa secara optimal merekrut PPPK dalam pengadaan PPPK untuk menghilangkan tenaga honorer. Kedua, Implikasi hukum terhadap tenaga honorer (eks THK-II dan tenaga non-ASN) dengan jabatannya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar yaitu tidak terpenuhinya syarat administrasi yang menyebabkan tenaga honorer tersebut tidak lolos seleksi administrasi dan tidak terpenuhinya syarat kompetensi yang menyebabkan tenaga honorer tersebut tidak lolos seleksi kompetensi.

Actions (login required)

View Item