HANIFAH, Dhita Nur (2024) Kekuatan Pembuktian Keterangan Crown Witness yang Memiliki Hubungan Perkawinan dengan Terdakwa Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-DHITA NUR HANIFAH-E1A020127-SKRIPSI-2024.pdf Download (191kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DHITA NUR HANIFAH-E1A020127-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DHITA NUR HANIFAH-E1A020127-SKRIPSI-2024.pdf Download (224kB)
	PDF (BabI) BAB-I-DHITA NUR HANIFAH-E1A020127-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 4 June 2025. Download (517kB)
	PDF (BabII) BAB-II-DHITA NUR HANIFAH-E1A020127-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Registered users only until 4 June 2025. Download (665kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-DHITA NUR HANIFAH-E1A020127-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 4 June 2025. Download (343kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-DHITA NUR HANIFAH-E1A020127-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (950kB)
	PDF (BabV) BAB-V-DHITA NUR HANIFAH-E1A020127-SKRIPSI-2024.pdf Download (221kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DHITA NUR HANIFAH-E1A020127-SKRIPSI-2024.pdf Download (339kB)

Abstract

Kekuatan Pembuktian Keterangan Crown Witness yang Memiliki Hubungan Perkawinan dengan Terdakwa Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar) Oleh: Dhita Nur Hanifah E1A020127 ABSTRAK Penuntut umum berewenang menggabungkan berkas perkara tindak pidana yang dilakukan beberapa orang berdasarkan pasal 141 KUHAP. Namun, pasal 142 KUHAP mengatur bahwa penuntut umum juga berwenang melakukan pemisahan berkas perkara. Pemecahan berkas perkara disebut splitsing. Memecah berkas perkara menjadi dua/lebih disebut a split trial. Splitsing biasanya dilakukan pada perkara minim alat bukti dengan tujuan para terdakwa secara timbal balik dapat menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang sering disebut sebagai saksi mahkota. Splitsing memungkinkan para terdakwa yang merupakan suami istri dapat memberikan keterangannya sebagai saksi mahkota pada berkas perkara yang menuntut suami/isterinya. Penggunaan saksi mahkota yang memiliki hubungan perkawinan dengan terdakwa terdapat pada kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan dengan saksi mahkota yang merupakan suami dari terdakwa tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana. Penelitian ini membahas kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota yang memiliki hubungan perkawinan dengan terdakwa serta penggunaan keterangan saksi mahkota tersebut dalam pemenuhan unsur tindak pidana pada pertimbangan hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumenter. Data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif yang dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan keterangan saksi mahkota yang mempunyai hubungan perkawinan dengan terdakwa tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana memiliki kekuatan pembuktian bebas tergantung penilaian hakim serta keterangannya digunakan sebagai pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur penyertaan dalam pembunuhan berencana. Namun, keberadaan saksi mahkota pada perkara ini tidak disebutkan secara tegas pada pertimbangan yuridis majelis hakim sehingga saksi tersebut pada perkaranya yang menuntutnya tidak dapat mengajukan pledoi atas kedudukannya sebagai saksi mahkota. Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Saksi Mahkota, Tindak Pidana Penyertaan The Evidentiary Power of the Testimony of Crown Witnesses Who Have a Marital Relationship with the Defendant of the Crime of Participation in a Planned Murder (Juridical Review of Decision Number 88/Pid.B/2023/PN Tar) Written By: Dhita Nur Hanifah E1A020127 ABSTRACT The public prosecutor has the authority to combine the case files of criminal acts committed by several people under article 141 of the Code of Criminal Procedure. However, article 142 of the Criminal Procedure Code stipulates that the public prosecutor is also authorized to separate case files. Splitting a case file is called splitsing. Splitting the case file into two/more is called a split trial. Splitsing is usually done in cases of lack of evidence with the aim that the defendants can reciprocally become witnesses for other defendants who are often referred to as crown witnesses. Splitsing allows defendants who are husband and wife to give their testimony as crown witnesses in case files that prosecute their husbands/wives. The use of crown witnesses who have a marital relationship with the accused is found in criminal cases that occur in the jurisdiction of the Tarakan District Court with the crown witness who is the husband of the accused of the crime of participation in premeditated murder. This study discusses the evidentiary strength of the testimony of crown witnesses who have a marital relationship with the accused and the use of crown witness statements in fulfilling the elements of criminal acts at the judge's consideration. This research uses a normative juridical approach method with prescriptive research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method is carried out by literature and documentary studies. The data obtained are presented with narrative texts analyzed by qualitative normative methods. The results of the study concluded that the testimony of crown witnesses who had a marital relationship with the accused of the crime of participation in premeditated murder had free evidentiary power depending on the judge's judgment and his testimony was used as a consideration in proving the elements of participation in premeditated murder. However, the existence of a crown witness in this case is not expressly mentioned in the juridical judgment of the panel of judges so that the witness in his case who claims him cannot apply for a plea to his position as a crown witness. Keywords: Power of Evidence, Crown Witness, Criminal Participation

Actions (login required)

View Item