OKTAVIA, Fathya Neysa (2024) Penerapan Business Judgement Rule bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Perkara Pengadaan Barang yang Merugikan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5124 K/Pid.Sus/2022 dalam Perkara Pengadaan Quay Container Crane PT Pelindo II). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fathya Neysa Oktavia-E1A020094-Skripsi-2024.pdf.pdf Download (102kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fathya Neysa Oktavia-E1A020094-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fathya Neysa Oktavia-E1A020094-Skripsi-2024.pdf.pdf Download (267kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Fathya Neysa Oktavia-E1A020094-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Fathya Neysa Oktavia-E1A020094-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Fathya Neysa Oktavia-E1A020094-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Fathya Neysa Oktavia-E1A020094-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Fathya Neysa Oktavia-E1A020094-Skripsi-2024.pdf.pdf Download (229kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fathya Neysa Oktavia-E1A020094-Skripsi-2024.pdf.pdf Download (291kB)

Abstract

Business Judgement Rule (BJR) merupakan doktrin imunitas bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara atas kerugian yang timbul akibat pengambilan keputusan bisnis, termasuk keputusan dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, penerapan doktrin tersebut masih belum seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan banyaknya Direksi yang terjerat kasus, termasuk mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Direksi PT Pelindo II pada pengadaan barang dan jasa dalam hal terjadi kerugian dan penerapan BJR dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5124 K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Direksi PT Pelindo II dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian negara karena tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan fiduciary duty. Adapun BJR tidak dapat diterapkan bagi Direksi PT Pelindo II dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5124 K/Pid.Sus/2022 akibat tidak terpenuhinya unsur-unsur BJR secara kumulatif dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai konsekuensinya, Majelis Hakim tidak menganalisis dan mempertimbangkan BJR dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Actions (login required)

View Item