GIBSON, Paul Erik (2024) Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus Penebangan Pinus Di Lahan Perhutani KPH Banyumas Barat). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Paul Erik Gibson-E1A018153-Skripsi-2024.pdf Download (331kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Paul Erik Gibson-E1A018153-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Paul Erik Gibson-E1A018153-Skripsi-2024.pdf Download (175kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Paul Erik Gibson-E1A018153-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 30 July 2025. Download (364kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Paul Erik Gibson-E1A018153-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 30 July 2025. Download (397kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Paul Erik Gibson-E1A018153-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 30 July 2025. Download (259kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Paul Erik Gibson-E1A018153-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Paul Erik Gibson-E1A018153-Skripsi-2024.pdf Download (130kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Paul Erik Gibson-E1A018153-Skripsi-2024.pdf Download (164kB)

Abstract

Keadilan Restoratif merupakan bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Siyo Sujono selaku tersangka bersama dengan Toni Kuspuja selaku Administrator Perhutani KPH Banyumas Barat sepakat untuk melakukan upaya damai berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice). Kesepakatan damai tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perdamaian dan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-2590/M.3.14/Euh.2/12/2020 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam kasus penebangan pinus di lahan Perhutani KPH Banyumas Barat serta untuk mengetahui implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam kasus penebangan pinus di lahan Perhutani KPH Banyumas Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan informan dalam penelitian ini adalah Agus Fikri, S.H. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara ini adalah syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam pelaksanaannya juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan tersebut.

Actions (login required)

View Item