PURNAGA, Bara (2017) Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor.0013/Pdt.G/2017/Pa.Klk). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover_1.pdf Download (66kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Legalitas)
Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB) |
|
|
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf Download (70kB) | Preview |
|
|
PDF (BabI)
Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (44kB) |
|
|
PDF (BabII)
Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB) |
|
|
PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (41kB) |
|
|
PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB) |
|
|
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB) |
|
|
PDF (DaftarPustaka)
Daftar Pustaka_1.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
PDF (Lampiran)
Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB) |
Abstract
Pembatalan perkawinan adalah salah satu prosedur yang ada didalam hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan. Pasal 22 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan tidak batal dengan sendirinya, melainkan harus diputus oleh pengadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0013/Pdt.G/2017/PA.Klk. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan preskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakan dengan inventarisasi. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0013/Pdt.G/2017/PA.Klk hanya mendasarkan pada Pasal 26 ayat (1) dan mengesampingkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 71 huruf e KHI yang menyatakan bahwa dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dalam kasus ini wali tidak berhak karena memalsukan identitas paman yang merupakan adik dari ibu sebagai ayah kandung.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | E17278 |
| Uncontrolled Keywords: | pembatalan perkawinan, wali nikah tidak sah. |
| Subjects: | M > M85 Marriage Annulment |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mr Supriyana Supriyana |
| Date Deposited: | 16 Oct 2018 04:28 |
| Last Modified: | 23 Jun 2022 04:35 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/284 |
Actions (login required)
 |
View Item |