LORENSA, Yonatan Dea (2024) Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Yonatan Dea Lorensa-E2B022019-Tesis-2024.pdf Download (114kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Yonatan Dea Lorensa-E2B022019-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Yonatan Dea Lorensa-E2B022019-Tesis-2024.pdf Download (166kB)
	PDF (BabI) BAB I-Yonatan Dea Lorensa-E2B022019-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 9 August 2025. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-Yonatan Dea Lorensa-E2B022019-Tesis-2024.pdf Restricted to Registered users only until 9 August 2025. Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Yonatan Dea Lorensa-E2B022019-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 9 August 2025. Download (351kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Yonatan Dea Lorensa-E2B022019-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB V-Yonatan Dea Lorensa-E2B022019-Tesis-2024.pdf Download (348kB)
	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA-Yonatan Dea Lorensa-E2B022019-Tesis-2024.pdf Download (416kB)

Abstract

Profesi Notaris merupakan bagian dari bidang hukum yang dihormati (nobile officium) karena akta yang disusun oleh Notaris memiliki potensi menjadi dasar hukum tentang kepemilikan aset, hak, dan tanggung jawab individu. Notaris, sebagai pejabat umum, harus menjalankan tugasnya dengan integritas moral, kejujuran, dan kesadaran akan batas kewenangannya dalam membuat akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan akta kuasa menjual tanpa persetujuan penghadap serta implikasi langsung terhadap akta yang dinyatakan palsu. Metode penelitian dalam Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka (library research), dan disajikan dalam bentuk disajikan dalam bentuk teks naratif. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual, sebagaimana terungkap dalam Putusan No. 1209 K/Pid.B/2022. Analisis pertanggungjawaban dilakukan dari aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dalam asepk pertanggungjawaban hukum pidana, Notaris Madiyana Herawati telah dikenai hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam aspek hukum perdata, pemalsuan Akta Kuasa Menjual oleh Notaris melanggar Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Selanjutnya, dalam pertanggungjawaban hukum administrasi, Notaris diwajibkan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terlibat, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara dari jabatan Notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d atau e UUJN. Selain itu, implikasi langsung terhadap Akta Kuasa Menjual yang dinyatakan palsu dalam Putusan No. 1209 K/Pid.B/2022 tersebut dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdata.

Actions (login required)

View Item