PRAYOGI W, Regy (2019) Penjatuhan Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Massa (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 50/PID.B/2015/PN-Cjr). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) 2. Cover.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	PDF (Abstrak) 4. abstrak.pdf Download (68kB) | Preview
	PDF (Legalitas) 3. Pengesahan.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	PDF (BabI) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	PDF (BabII) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	PDF (BabIII) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	PDF (BabIV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	PDF (BabV) 9. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) 10. daftar pustaka.pdf Download (222kB) | Preview

Abstract

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah tindakan main hakim sendiri. Di mana seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum, pengeroyokan pada dasarnya dapat di pahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Tindakan tersebut ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor: 50/PID.B/2015/PN-Cjr. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 50/PID.B/2015/PN-Cjr. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa proses penentuan pelaku tindak pidana pada putusan Nomor : 50/PID.B/2015/PN-Cjr. Menetapkan seseorang menjadi tersangka sebelumnya melewati serangkaian perbuatan pendahuluan, seperti penyelidikan oleh kepolisian, bukti permulaan merupakan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Status tersangka yang dikenakan pada seseorang bukan berarti bahwa yang bersangkutan secara otomatis pasti bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapakan dipersidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperloleh kekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor: 50/PID.B/2015/PN-Cjr, Pertama: berdasarkan fakta dan keadaan yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya telah terpenuhi. Kedua: alat pembuktian, kelengkapan alat bukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal yang meringankan dan yang memberatkan. Ketiga: keyakinan, telah terjadi pemukulan, akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Vesum Et Repertum.

Actions (login required)

View Item