PURWANI, Yunia Adi (2024) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover__YUNIA Adi Puwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Download (115kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_Yunia Adi Purwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)
	PDF (Abstrak) Abstak__YUNIA Adi Puwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Download (132kB)
	PDF (BabI) Bab I __YUNIA Adi Puwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 23 August 2025. Download (202kB)
	PDF (BabII) Bab II__YUNIA Adi Puwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 23 August 2025. Download (470kB)
	PDF (BabIII) Bab III__YUNIA Adi Puwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 23 August 2025. Download (270kB)
	PDF (BabIV) Bab IV__YUNIA Adi Puwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) Bab V__YUNIA Adi Puwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Download (186kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka__YUNIA Adi Puwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Download (198kB)
	PDF (Lampiran) Daftar Lampiran __YUNIA Adi Puwani_F1B017115_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, semua provinsi, dan semua daerah. Masalah kemiskinan sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena kualitas sumber daya manusia yang rendah. Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam daftar Provinsi termiskin di Pulau Jawa. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang belum terlepas dari masalah kemiskinan adalah Kabupaten Banyumas. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Desa Karangkemiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Pekuncen yang masuk ke dalam daftar desa miskin ekstrem dengan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) terbanyak ketiga setelah Desa Pekuncen dan Cibangkong. Pada tahun 2013, untuk pertamakalinya Desa Karangkemiri melaksanakan kegiatan PKH. Pada pelaksanaan PKH bukan hanya penyaluran bantuan saja tetapi terdapat kegiatan Pertemuan Kelompok yang didalamnya memuat kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Kelompok (P2K2). Kegiatan P2K2 di Desa Karangkemiri memiliki salah satu inovasi yaitu sodakoh sampah dan minyak jelantah yang dikumpulkan pada saat kegiatan berlangsung. Dengan adanya kegiatan P2K2 diharapkan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Karangkemiri salah satunya dengan mengubah pola pikir masyarakat unutk menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Informan yang sudah ditemui dan diwawancarai oleh peneliti adalah pendamping PKH, ketua kelompok PKH, dan beberapa KPM PKH di Desa Karangkemiri. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta analisis data menggunakan metode analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan P2K2 dalam implementasi PKH di Desa Karangkemiri pelaksanaannya belum maksimal dilihat dari empat aspek yang dikemukakan oleh Edward III. Pada aspek komunikasi menunjukkan hasil yang baik karena komunikasi yang terjalin sudah baik dan tidak terjadi miss komunikasi. Aspek kedua yaitu sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya, petunjuk dan arahan maupun fasilitas yang tersedia sudah memadai dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Yang keempat yaitu aspek sikap para pelaksana kegiatan sudah baik. Namun terkendala kegiatan P2K2 yang vacum sementara karena pergantian pendamping. Terakhir, pada aspek struktur birokrasi PKH sudah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh KPM dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Semua elemen saling bekerja sama dan berkoordinasi setiap harinya dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat pedesaan.

Actions (login required)

View Item