BAYUAJI, Muhammad Rezki (2024) Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Advokat Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan nomor : 84/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT.PST). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MUHAMMAD REZKI BAYUAJI-E1A020197-SKRIPSI-2024.pdf Download (227kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MUHAMMAD REZKI BAYUAJI-E1A020197-SKRIPSI-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (815kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MUHAMMAD REZKI BAYUAJI-E1A020197-SKRIPSI-2024.pdf.pdf Download (340kB)
	PDF (BabI) BAB I-MUHAMMAD REZKI BAYUAJI-E1A020197-SKRIPSI-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 30 August 2025. Download (437kB)
	PDF (BabII) BAB II-MUHAMMAD REZKI BAYUAJI-E1A020197-SKRIPSI-2024.pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 30 August 2025. Download (420kB)
	PDF (BabIII) BAB III-MUHAMMAD REZKI BAYUAJI-E1A020197-SKRIPSI-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 30 August 2025. Download (318kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-MUHAMMAD REZKI BAYUAJI-E1A020197-SKRIPSI-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	PDF (BabV) BAB V-MUHAMMAD REZKI BAYUAJI-E1A020197-SKRIPSI-2024.pdf.pdf Download (249kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-MUHAMMAD REZKI BAYUAJI-E1A020197-SKRIPSI-2024.pdf.pdf Download (343kB)

Abstract

Hak imunitas advokat adalah kebebasan advokat dalam melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum (pidana atau perdata), Sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas profesinya itu, hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Penelitian ini menganalisis peraturan terkait Batas-batas hak imunitas advokat di dalam pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisis faktor pendukung apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan status hak imunitas berlaku ataupun gugur, dengan studi kasus pada Putusan Nomor: 84/PID.SUS￾TPK/2023/PN JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, hak imunitas advokat hanya berlaku jika advokat bertindak dengan itikad baik. Studi kasus ini mengungkapkan bahwa advokat yang melanggar prinsip itikad baik dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulannya, penerapan hak imunitas advokat harus selalu memperhatikan batasan hukum dan etika profesi. Didalam Putusan Nomor 84/PID.SUS￾TPK/2023/PN JKT.PST. didalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya hak imunitas advokat yang melekat pada dirinya, hak imunitas tersebut gugur sebab hak tersebut dijadikan alasan dalam melakukan tindakan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item