ANDREANUS, Andreanus (2024) Penguatan Hukum Dewan Ketahanan Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Andreanus-E2A020037-Tesis-2024.pdf Download (232kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Andreanus-E2A020037-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (861kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Andreanus-E2A020037-Tesis-2024.pdf Download (382kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Andreanus-E2A020037-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Andreanus-E2A020037-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Andreanus-E2A020037-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Andreanus-E2A020037-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (babV) BAB-V-Andreanus-E2A020037-Tesis-2024.pdf Download (266kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Andreanus-E2A020037-Tesis-2024.pdf Download (674kB)

Abstract

Dewan Ketahanan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Ketahanan Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Sebagai sebuah lembaga pemerintah di Indonesia, Dewan Ketahanan Nasional tidak luput dari berbagai problematika yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk pada aspek hukum. Adapun permasalahan tersebut meliputi masalah dasar hukum pembentukan Dewan Ketahanan Nasional hingga masalah kelembagaan lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika hukum yang dihadapi Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan untuk menganalisis penguatan hukum Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu teori negara hukum, teori lembaga negara, teori perundang-undangan, teori sistem hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, serta penyajian data secara naratif dengan metode analisis kualitatif yang disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, problematika hukum yang dihadapi Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia meliputi pembentukan lembaga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bentuk lembaga yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan, nomenklatur Anggota inti Dewan Ketahanan Nasional yang sebagian besar telah berubah, dan penugasan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu untuk melakukan penguatan hukum terhadap kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional yang mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk melakukan penguatan hukum itu mutlak diperlukan pembaharuan terhadap instrumen hukum pengaturan kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional. Pembaharuan instrumen hukum itu dapat dilakukan dengan memilih satu dari dua pilihan mekanisme yaitu mekanisme executive review atau mekanisme legislative review.

Actions (login required)

View Item