IMTIHANI, Diyyah Ayu (2024) Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Diyyah Ayu Imtihani-E1A018032-Skripsi-2024.pdf Download (38kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Diyyah Ayu Imtihani-E1A018032-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (821kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Diyyah Ayu Imtihani-E1A018032-Skripsi-2024.pdf Download (224kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Diyyah Ayu Imtihani-E1A018032-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 26 September 2025. Download (425kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Diyyah Ayu Imtihani-E1A018032-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 26 September 2025. Download (398kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Diyyah Ayu Imtihani-E1A018032-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 26 September 2025. Download (365kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Diyyah Ayu Imtihani-E1A018032-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Diyyah Ayu Imtihani-E1A018032-Skripsi-2024.pdf Download (225kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Diyyah Ayu Imtihani-E1A018032-2024.pdf Download (347kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan putusan untuk memutus perkara jaminan fidusia. Semua keputusan peradilan harus membawa dampak hukum untuk berbagai pihak. Tujuan penelitian untuk menganalisis eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan menganalisis akibat hukum bagi debitur dan kreditur setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengunakan metode penelitian yuridis normatif di mana data skunder digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi perlindungan hak kreditur. Hal tersebut diketahui dari penentuan cidera janji atau wanprestasi yang tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Kreditur pada saat akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Perubahan tersebut berdampak pada proses eksekusi tidak dapat segera dilakukan apabila Debitur terbukti cidera janji. Perubahan tersebut juga mengurangi kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, membatasi parate eksekusi, dan menghilangkan kekhususan jaminan fidusia dalam kemudahan proses eksekusinya. Akibat hukum dari hal tersebut Kreditur kehilangan kemampuan untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan tanpa putusan wanprestasi terhadap Debitur. Hal ini juga mengurangi hak preferen yang dimiliki oleh Kreditur, serta menimbulkan ketidakpastian dalam proses eksekusi jaminan fidusia.

Actions (login required)

View Item