RUSDIANA, Deris Farhan (2024) Analisis Yuridis Penetapan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Penganut Agama Baha'i (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 96/Pdt.P/2023/PN Sak). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Deris Farhan Rusdiana-E1A021121-Skripsi-2024.pdf Download (316kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Deris Farhan Rusdiana-E1A021121-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Deris Farhan Rusdiana-E1A021121-Skripsi-2024.pdf Download (602kB)
	PDF (BabI) Bab-I-Deris Farhan Rusdiana-E1A021121-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 23 December 2025. Download (964kB)
	PDF (BabII) Bab-II-Deris Farhan Rusdiana-E1A021121-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 23 December 2025. Download (930kB)
	PDF (BabIII) Bab-III-Deris Farhan Rusdiana-E1A021121-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 23 December 2025. Download (739kB)
	PDF (BabIV) Bab-IV-Deris Farhan Rusdiana-E1A021121-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (924kB)
	PDF (BabV) Bab-V-Deris Farhan Rusdiana-E1A021121-Skripsi-2024.pdf Download (567kB)
	PDF (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka-Deris Farhan Rusdiana-E1A021121-Skripsi-2024.pdf Download (588kB)

Abstract

Syarat sah perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan di mana perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan. Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 96/Pdt.P/2023/PN Sak dan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan agama Baha’i. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan agama Baha’i dan bagaimana akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks preskriptif. Data dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Sak mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Surat Kementerian Agama Nomor SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 yang menyatakan bahwa perkawinan Baha’i dapat dicatatkan, namun pertimbangan hakim yang menyamakan Baha’i sebagai aliran kepercayaan adalah keliru dan seharusnya hakim menambahkan Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Akibat hukumnya adalah perkawinan agama Baha’i dapat dicatatkan dan dapat menjadi yurisprudensi bagi agama lain yang belum diakui untuk mencatatkan perkawinannya.

Actions (login required)

View Item