PRASTIWI, Anastasya Cahya (2025) Penerapan Asas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Download (80kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Download (54kB)
	PDF (BABI) BAB-I-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 7 January 2026. Download (290kB)
	PDF (BABII) BAB-II-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 7 January 2026. Download (472kB)
	PDF (BABIII) BAB-III-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 7 January 2026. Download (194kB)
	PDF (BABIV) BAB-IV-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BABV) BAB-V-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Download (77kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Download (211kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Anastasya Cahya Prastiwi-F1B021074-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh target 36.400 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang harus dicapai dalam program PTSL 2024 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Desa Banjarsari Wetan menargetkan 1.200 bidang tanah. Sebanyak 1.195 dari 2.268 bidang tanah telah mengajukan sertipikat, menunjukkan langkah proaktif masyarakat meski masih terdapat 1.073 bidang yang tidak berpartisipasi karena kurangnya pemahaman, kendala administratif, tanah waris, dan kepemilikan sertipikat sebelumnya. Sejak Maret, program menghadapi kendala seperti kesalahan ukur patok batas dan masalah administratif akibat kurangnya informasi dari petugas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pendaftaran tanah di Desa Banjarsari Wetan sebagai dasar pelaksanaan program PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan landasan asas pendaftaran tanah berdasarkan PP No 24 Tahun 1997 yang terdiri atas asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir, dan asas terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualiatatif normatif-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif oleh Miles Huberman, dan Saldana, serta melakukan uji validasi data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas pendaftaran tanah dalam layanan PTSL di Desa Banjarsari Wetan secara umum berjalan baik dan sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997. Aspek asas sederhana, program ini didukung oleh pelayanan yang mudah dipahami, sosialisasi yang efektif, pendekatan "jemput bola," dan penyederhanaan persyaratan, meskipun terdapat kendala berupa minimnya pamflet dan terbatasnya undangan sosialisasi. Dalam aspek asas aman, proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara cermat, tetapi ketidakhadiran masyarakat saat pemasangan patok batas mengakibatkan perbedaan hasil ukur. Pada aspek asas mutakhir, penggunaan teknologi modern seperti drone, alat ukur berbasis GPS, dan sistem pengarsipan hybrid berhasil mempercepat proses sertifikasi tanah. Pada aspek asas terjangkau, biaya program yang ditetapkan sebesar Rp250.000 telah dikelola sesuai aturan dan dilengkapi mekanisme pembayaran secara cicilan. Namun, pada aspek asas terbuka, akses data tanah melalui loket pelayanan dan aplikasi "Sentuh Tanahku" masih menghadapi hambatan akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat. Program ini memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Kendati demikian, beberapa tantangan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item