MARZUQI, Syauqi Aqiel (2025) Prospek Pidana Kerja Sosial Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-SYAUQI AQIEL MARZUQI-E1A018041-SKRIPSI-2025.pdf Download (60kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-SYAUQI AQIEL MARZUQI-E1A018041-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-SYAUQI AQIEL MARZUQI-E1A018041-SKRIPSI-2025.pdf Download (84kB)
	PDF (BabI) BAB-I-SYAUQI AQIEL MARZUQI-E1A018041-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 14 January 2026. Download (291kB)
	PDF (BabII) BAB-II-SYAUQI AQIEL MARZUQI-E1A018041-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 14 January 2026. Download (309kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-SYAUQI AQIEL MARZUQI-E1A018041-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 14 January 2026. Download (97kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-SYAUQI AQIEL MARZUQI-E1A018041-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	PDF (BabV) BAB-V-SYAUQI AQIEL MARZUQI-E1A018041-SKRIPSI-2025.pdf Download (81kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-SYAUQI AQIEL MARZUQI-E1A018041-SKRIPSI-2025.pdf Download (222kB)

Abstract

Perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, hal ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat. Perkembangan ini mengharuskan adanya perkembangan-perkembangan hukum baru khususnya hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 merupakan hasil dari perkembangan hukum pidana yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah mengatur banyak hal baru, salah satunya berkaitan dengan perubahan parameter penjatuhan sanksi sebagai upaya penyelesaian pidana. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis alternatif sanksi pidana yang diperkenalkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek pidana kerja sosial dan alasan diaturnya pidana kerja sosial di dalam KUHP baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) alasan diaturnya pidana kerja sosial di dalam KUHP merupakan hasil dari adanya perubahan atau pergeseran sistem pidana dan pemidanaan yang memperhatikan prinsip keseimbangan dan tujuan pemidanaan. 2) Prospek pidana kerja sosial telah sesuai dengan tujuan dan fungsi yang dicita-citakan dalam KUHP yakni sebagai alternatif pidana penjara, adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial terletak pada SDM dan sarana prasarana Bapas Pekalongan yang kurang, belum adanya mekanisme peraturan pelaksanaan pidana kerja sosial, serta pandangan negatif masyarakat terhadap terpidana.

Actions (login required)

View Item