Search for collections on Repository Universitas Jenderal Soedirman

Analisis Implementasi Penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Berdasarkan Isu Strategis Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

SASKIA, Salma Aluri (2025) Analisis Implementasi Penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Berdasarkan Isu Strategis Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025.pdf

Download (79kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (415kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025.pdf

Download (219kB)
[img] PDF (BabI)
BAB I-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025 - Copy.pdf
Restricted to Repository staff only until 20 January 2026.

Download (239kB)
[img] PDF (BabII)
BAB II-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 20 January 2026.

Download (448kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB III-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 20 January 2026.

Download (224kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB IV-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] PDF (BabV)
BAB V-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025.pdf

Download (155kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025.pdf

Download (313kB)
[img] PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Salma Aluri Saskia-F1B021107-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (957kB)

Abstract

Penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Isu Strategis Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan merupakan tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembagan sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah. Sejak lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja merupakan pedoman untuk penyusunan Penjenjangan Kinerja. Terdapat kurangnya kepatuhan terhadap Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 dalam proses penyusunan Penjenjangan Kinerja pada tahun 2023 saat penyusunan Dokumen RPD 2024-2026. Sebagai alat bantu organisasi dalam penyusunan Penjenjangan Kinerja untuk mengawal struktur logika sebab-akibat dari berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan maka menggunakan Pohon Kinerja. Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki beberapa isu strategis yang harus diatasi, salah satunya adalah Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses, tantangan, serta kendala pada implementasi penjenjangan kinerja dalam Isu Strategis Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Lalu keterkaitan penjenjangan kinerja terhadap isu strategis optimalisasi tata kelola pemerintahan, kemudian apakah penyusunan penjenjangan kinerja sudah sesuai dengan aturan yang ada serta bagaimana upaya perbaikan agar dapat berjalan dengan optimal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelituan dan Pengembangan (Bappedalitbang) sebagai OPD perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknis purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan terkait Penjenjangan Kinerja. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik Triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada aspek kepatuhan dalam implementasi penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang disusun pada tahun 2023 menunjukan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan menunjukan hasil “Baik” tetapi dalam penyusunan nya masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya tahapan penyusunan Penjenjangan Kinerja yaitu tidak menerapkan Critical Success Factor (CSF) sebagai mana yang seharusnya terdapat 5 tahapan dalam Permenpan RB No.89 Tahun 2021, artinya belum terdapat kepatuhan terhadap pedoman. Pada aspek lancarnya rutinitas fungsi dan dampak yang dikehendaki sudah menunjukan hasil yang optimal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: F25033
Uncontrolled Keywords: Implementasi Kebijakan Publik, Penjenjangan Kinerja
Subjects: G > G185 Government
M > M35 Management
P > P142 Performance
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Ilmu Administrasi Negara
Depositing User: Mrs. Salma Aluri Saskia
Date Deposited: 20 Jan 2025 00:54
Last Modified: 20 Jan 2025 00:54
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/31477

Actions (login required)

View Item View Item