AGUSTIN, Annisa Dwi (2025) Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Studi Kasus Tahapan Perencanaan Penganggaran di Kabupaten Ciamis). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Download (338kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (721kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Download (221kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (652kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Download (232kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Download (454kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Annisa Dwi Agustin-F1B021004-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Di era modern seperti sekarang ini banyak hal memerlukan digitalisasi. Dalam tatanan pemerintahan, digitalisasi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh seluruh Indonesia dengan tujuan dapat mempermudah dalam proses tatanan pemerintahan. SIPD ini dapat digunakan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti RKA, RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Namun pada proses implementasi kebijakan SIPD ini masih terdapat beberapa permasalahan sehingga implementasi SIPD ini dapat dikatakan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Ciamis pada Tahapan Perencanaan dan Penganggaran, dan untuk menganalisis pegawai pemerintah daerah dalam melihat manfaat dan hambatan pada penggunaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Warwick yang menyebutkan empat aspek penting seperti kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Sasaran penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta OPD pelaksana kebijakan SIPD. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dengan Bappeda sebagai leading sector tahapan perencanaan dan BPKD sebagai leading sector tahapan penganggaran dapat dikatakan baik. Kemampuan organisasi dalam mengelola organisasi pada implementasi kebijakan SIPD ini sudah baik, pimpinan sudah baik dalam mengkoordinasikan kepada internal dan OPD. Informasi yang disampaikan dari pusat telah tersampaikan dengan baik kepada OPD oleh leading sector, selain itu faktor dukungan dalam proses implementasi kebijakan ini dapat membantu keberhasilan kebijakan, dan pembagian potensi yang dilakukan pimpinan sudah dikatakan baik. Namun dalam implementasi kebijakan ini masih banyak hambatan, error system menjadi suatu kendala yang sering terjadi sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam penginputan, selain itu keterbatasan kualitas sumber daya manusia juga menjadi suatu permasalahan utama dalam implementasi kebijakan SIPD ini, selain itu untuk transparansi nya pun belum sepenuhnya optimal.

Actions (login required)

View Item