PARTOGI, Mario O'niel (2025) Penjatuhan Pidana bagi Pelaku bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tengah Masa Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
PDF (Cover)
COVER-Mario O'niel Partogi-E1A020083-Skripsi-2025.pdf Download (121kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Mario O'niel Partogi-E1A020083-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (734kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Mario O'niel Partogi-E1A020083-Skripsi-2025.pdf Download (187kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-I-Mario O'niel Partogi-E1A020083-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 23 January 2026. Download (296kB) |
|
PDF (BabII)
BAB-II-Mario O'niel Partogi-E1A020083-Skripsi-2025.pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2026. Download (273kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-III-Mario O'niel Partogi-E1A020083-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 23 January 2026. Download (110kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-IV-Mario O'niel Partogi-E1A020083-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB) |
|
PDF (BabV)
BAB-V-Mario O'niel Partogi-E1A020083-Skripsi-2025.pdf Download (83kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Mario O'niel Partogi-E1A020083-Skripsi-2025.pdf Download (209kB) |
Abstract
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang kerap kali terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap bantuan sosial di tengah masa pandemi COVID-19 dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum dikarenakan terdakwa menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri terdakwa. Studi berfokus pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst terkait kasus mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di tengah masa pandemi serta mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian preskriptif dengan sumber data bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang kurang cermat. Jaksa penuntut umum seharusnya memperhatikan serta mendakwakan Pasal 2 dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan majelis hakim seharusnya cermat dalam melihat dan menilai fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E25009 |
Uncontrolled Keywords: | tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana, pandemi, covid-19 |
Subjects: | C > C954 Criminal law G > G206 Grafting |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr Mario O'niel Partogi |
Date Deposited: | 23 Jan 2025 11:08 |
Last Modified: | 23 Jan 2025 11:08 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/31699 |
Actions (login required)
View Item |