PUTRI, Balqis Khonssanita Hernawan (2025) Juridical Review on Double Criminality Principle in the Fulfillment of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between Indonesia and Australia (Case Study of Schapelle Leigh Corby in 2007). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Balqis Khonssanita Hernawan Putri-E1B021003-Skripsi-2025.pdf Download (201kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Balqis Khonssanita Hernawan Putri-E1B021003-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (679kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Balqis Khonssanita Hernawan Putri-E1B021003-Skripsi-2025.pdf Download (224kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Balqis Khonssanita Hernawan Putri-E1B021003-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2026. Download (509kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Balqis Khonssanita Hernawan Putri-E1B021003-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2026. Download (587kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Balqis Khonssanita Hernawan Putri-E1B021003-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2026. Download (352kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Balqis Khonssanita Hernawan Putri-E1B021003-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (709kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Balqis Khonssanita Hernawan Putri-E1B021003-Skripsi-2025.pdf Download (337kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Balqis Khonssanita Hernawan Putri-E1B021003-Skripsi-2025.pdf Download (358kB)

Abstract

Globalisasi telah membuka peluang terjadinya kejahatan lintas negara. Langkah penting yang telah dilakukan Indonesia adalah membentuk Kerangka Hukum Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana melalui Undang Undang No. 1/2006. Aturan ini mengharuskan adanya asas kejahatan ganda sebagai syarat dalam proses pemenuhannya, namun implementasinya kerap menghadapi kendala akibat adanya perbedaan sistem hukum antarnegara. Contohnya pada kasus permintaan bantuan mengenai Schapelle Leigh Corby pada tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang asas kejahatan ganda dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta menganalisa penerapan asas kejahatan ganda dalam pemenuhan bantuan hukum timbal balik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Australia pada kasus Schapelle Leigh Corby pada 2007. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan metode studi kepustakaan. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif berupa uraian yang disusun secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa asas kejahatan ganda dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, dapat menjadi dasar penolakan bantuan bagi negara diminta, dalam hal tidak terpenuhinya unsur kejahatan ganda. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan diskresi dalam merumuskan permintaan bantuan timbal balik dari pemerintah Australia terkait kasus Corby, bahwa bantuan dipenuhi sebagian. Pemerintah Republik Indonesia tetap memberikan bantuan sebatas informasi mengenai rekening bank di Indonesia, namun menolak bantuan untuk melakukan penyitaan karena tidak memenuhi unsur kriminalitas ganda dari tindak pidana yang dimintakan.

Actions (login required)

View Item