PURBA, Samuel (2017) Peran Negara Pengirim dan Negara Penerima dalam Penanggalan Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Suatu Negara (Studi Tentang Kasus Penanggalan Kekebalan Pejabat Diplomatik Malaysia di Selandia Baru pada Tahun 2014). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (155kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (224kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (140kB) | Preview

Abstract

Hubungan Diplomatik merupakan sebuah hal yang sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain. Hubungan Diplomatik tersebut diwujudkan dengan melakukan pertukaran misi diplomatik yang didasari atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat maupun anggota perwakilan diplomatik suatu negara. Salah satunya adalah pelanggaran yang menimbulkan adanya penanggalan kekebalan terhadap pejabat maupun anggota perwakilan diplomatik suatu negara. Rizalman merupakan seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Malaysia di Selandia Baru yang menyalahgunakan hak kekebalan diplomatiknya untuk meloloskan diri dari tuduhan upaya pemerkosaan yang menimpa dirinya. Perbuatan Rizalman berujung pada ditanggalkannya kekebalan diplomatik yang ia miliki oleh Malaysia atas permintaan penanggalan kekebalan oleh Selandia Baru agar Rizalman dapat diadili sesuai dengan hukum negara Selandia Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran negara pengirim dan negara penerima dalam penanggalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik suatu negara dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus penanggalan kekebalan pejabat diplomatik Malaysia di Selandia Baru berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan situs-situs internet. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Negara memiliki peran yang sangat penting dalam berhubungan dengan negara lain karena negara merupakan subyek hukum internasional yang memiliki hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara dan begitu pun dalam hubungan diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang mengatur bahwa pembukaan sebuah hubungan diplomatik adalah antar-negara yang didasari atas kesepakatan bersama. Penyelesaian kasus penanggalan kekebalan Rizalman oleh Selandia Baru dan Malaysia telah sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kedua negara menunjukkan iktikad baiknya masing-masing dan menghormati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khususnya dalam Pasal 32 mengenai penanggalan kekebalan. Pada akhirnya Malaysia pun sepakat untuk menanggalkan kekebalan Rizalman dengan menyatakan bahwa Malaysia tidak memiliki niat untuk melindungi Rizalman dan Malaysia menyadari bahwa kekebalan diplomatik dari seorang diplomat bukanlah merupakan sebuah lisensi untuk melakukan sebuah kejahatan dan tidak menghormati hukum di negara penerima.

Actions (login required)

View Item