PERTIWI, Kandi Surya (2016) Praperadilan tentang Penetapan Tersangka Hadi Poernomo Oleh KPK (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 36/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-KANDI SURYA PERTIWI-E1A012142-2016.pdf Download (547kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-KANDI SURYA PERTIWI-E1A012142-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (752kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-KANDI SURYA PERTIWI-E1A012142-2016.pdf Download (543kB)
	PDF (BabI) BAB I-KANDI SURYA PERTIWI-E1A012142-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 4 June 2026. Download (554kB)
	PDF (BabII) BAB II-KANDI SURYA PERTIWI-E1A012142-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 4 June 2026. Download (741kB)
	PDF (BabIII) BAB III-KANDI SURYA PERTIWI-E1A012142-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 4 June 2026. Download (546kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-KANDI SURYA PERTIWI-E1A012142-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (879kB)
	PDF (BabV) BAB V-KANDI SURYA PERTIWI-E1A012142-2016.pdf Download (537kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-KANDI SURYA PERTIWI-E1A012142-2016.pdf Download (556kB)

Abstract

Undang-Undang memberi kewenangan kepada penyidik dalam melaksanakan kewajibannya dalam rangka mencari alat bukti dan tersangka dalam suatu perkara pidana yang tidak terlepas dari kemungkinan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan KUHAP. Sehingga dalam mewujudkan negara yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka di dalam hukum acara pidana mengenal Praperadilan. Penyidik saat melakukan penyidikan kepada Hadi Poernomo diduga melakukan pelanggaran dalam menetapkan status tersangka. Pemohon meminta hakim dalam praperadilan untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka atas pemohon tidak sah. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kesesuaian antara putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan akibat hukum dari putusan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif dan menggunakan data sekunder. Dalam putusan ini penyidik sudah menetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tetapi hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan penyidik yang melakukan penyidikan bukan penyidik yang sah sehingga hakim telah melampaui kewenangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam praperadilan mengenai penetapan tersangka. Akibat hukum dari putusan ini yaitu penghentian penyidikan terhadap pemohon sehingga dilakukan penyidikan ulang dan lepasnya status tersangka pemohon.

Actions (login required)

View Item