CHOIRUNISA, Devany (2025) Tinjauan Aspek Kenegaraan dalam Menghadapi Kenaikan Air Laut menurut Hukum Internasional (Studi tentang Negara-Negara Pantai di Samudera Pasifik). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Devany Choirunisa-E1A021244-Skripsi-2025.pdf Download (232kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Devany Choirunisa-E1A021244-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (983kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Devany Choirunisa-E1A021244-Skripsi-2025.pdf Download (234kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Devany Choirunisa-E1A021244-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 18 June 2026. Download (561kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Devany Choirunisa-E1A021244-Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only until 18 June 2026. Download (554kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Devany Choirunisa-E1A021244-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 18 June 2026. Download (242kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Devany Choirunisa-E1A021244-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Devany Choirunisa-E1A021244-Skripsi-2025.pdf Download (232kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Devany Choirunisa-E1A021244-Skripsi-2025.pdf Download (361kB)

Abstract

Perubahan iklim global menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang secara langsung mengancam eksistensi fisik dan yuridis negara-negara kepulauan di kawasan Samudera Pasifik. Proyeksi tenggelamnya sebagian besar atau seluruh wilayah daratan negara-negara seperti pada negara Tuvalu menimbulkan persoalan fundamental dalam hukum internasional. Fenomena ini menyebabkan tidak terpenuhinya unsur wilayah yang merupakan salah satu unsur utama suatu negara dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum kenaikan permukaan air laut terhadap status kenegaraan berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, serta menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh negara-negara pantai di kawasan Samudera Pasifik. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus; spesifikasi atau jenis penelitian yaitu inventarisasi hukum positif dan menemukan hukum in concreto; sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan studi kepustakaan dan metode pengolahannya reduksi, editing, dan klasifikasi; kemudian data disajikan dengan metode teks naratif melalui analisisi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya wilayah daratan akibat kenaikan air laut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya unsur konstitutif negara (wilayah, penduduk, pemerintah, kemampuan hubungan internasional) dan berimplikasi pada hilangnya kedaulatan atas wilayah laut yang batasnya diukur dari daratan. Negara-negara pantai di kawasan Samudera Pasifik melalui Pacific Islands Forum (PIF) dan didukung oleh Alliance of Small Island States (AOSIS) telah melakukan berbagai upaya adaptasi fisik dan diplomasi, termasuk mengeluarkan deklarasi yang menegaskan keberlanjutan status kenegaraan dan zona maritim mereka meskipun terjadi kenaikan permukaan air laut. Deklarasi ini masih bersifat soft law dan belum memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat (opinio juris) sehingga jaminan hukum atas keberlanjutan negara tanpa wilayah daratan masih belum pasti.

Actions (login required)

View Item