SYAPUTRA, Adi (2016) Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-ADI SYAPUTRA E1A009236 -2016.pdf Download (534kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ADI SYAPUTRA E1A009236 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-ADI SYAPUTRA E1A009236 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (767kB)
	PDF (BabI) BAB I-ADI SYAPUTRA E1A009236 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 23 June 2026. Download (930kB)
	PDF (BabII) BAB II-ADI SYAPUTRA E1A009236 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 23 June 2026. Download (994kB)
	PDF (BabIII) BAB III-ADI SYAPUTRA E1A009236 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 23 June 2026. Download (681kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-ADI SYAPUTRA E1A009236 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (869kB)
	PDF (BabV) BAB V-ADI SYAPUTRA E1A009236 -2016.pdf Download (600kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ADI SYAPUTRA E1A009236 -2016.pdf Download (726kB)

Abstract

Judul dalam penelitian ini adalah “ Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 dalam pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode analisa dalam penelitian ini adalah normative kualitatif Dari hasil penelitan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat. Ketentuan ini bertujuan untuk mengawasi Pegawai Negeri Sipil dalam hal kehidupan berumah tangganya karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil adalah sosok teladan yang harus dapat di contoh masyarakat. Permohonan Izin perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang.

Actions (login required)

View Item