GIRI, Mahyudin (2016) Kompetensi Absolut Pengangkatan Anak Bagi Pemohon yang Beragama Islam (Studi Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.Pwt dan Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2014/PA.Pwt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MAHYUDIN GIRI-E1A012028-2016.pdf Download (647kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MAHYUDIN GIRI-E1A012028-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (983kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MAHYUDIN GIRI-E1A012028-2016.pdf Download (693kB)
	PDF (BabI) BAB I-MAHYUDIN GIRI-E1A012028-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 23 June 2026. Download (751kB)
	PDF (BabII) BAB II-MAHYUDIN GIRI-E1A012028-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 23 June 2026. Download (823kB)
	PDF (BabIII) BAB III-MAHYUDIN GIRI-E1A012028-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 23 June 2026. Download (685kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-MAHYUDIN GIRI-E1A012028-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (956kB)
	PDF (BabV) BAB V-MAHYUDIN GIRI-E1A012028-2016.pdf Download (607kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-MAHYUDIN GIRI-E1A012028-2016.pdf Download (632kB)

Abstract

Kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri ada kesamaan dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam hal tersebut dapat mengakibatkan persinggungan kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut. Mungkin saja terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menyatakan sama-sama berwenang untuk mengadili seperti dalam Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 11/Pdt.P./2015/PN.Pwt. dan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 130/Pdt.P/2014/PA.Pwt dan bisa pula kedua lembaga peradilan tersebut menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menangani permohonan pengangkatan anak khususnya bagi pemohon yang beragama islam. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1. Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan anak bagi pemohon yang beragama islam karena tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 yang terbitkan oleh Mahkmah Agung Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 (tujuh). 2. Akibat hukum pengangkatan anak baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam aspek hubungan keluarga, pengangkatan anak tidak memutuskan hubugan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Aspek pewarisan, pengangkatan anak di Pengadilan Negeri anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan di Pengadilan Agama anak angkat menerima bagian harta orangtua angkatnya berupa wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Actions (login required)

View Item