PUTRI, Annisa Rizky Kusuma (2016) Tindak Pidana Malpraktik Medis (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/PID.SUS/2012). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-ANNISA RIZKY KUSUMA PUTRI -E1A012308 -2016.pdf Download (607kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ANNISA RIZKY KUSUMA PUTRI -E1A012308 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (773kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-ANNISA RIZKY KUSUMA PUTRI -E1A012308 -2016.pdf Download (751kB)
	PDF (BabI) BAB I-ANNISA RIZKY KUSUMA PUTRI -E1A012308 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 25 June 2026. Download (816kB)
	PDF (BabII) BAB II-ANNISA RIZKY KUSUMA PUTRI -E1A012308 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 25 June 2026. Download (874kB)
	PDF (BabIII) BAB III-ANNISA RIZKY KUSUMA PUTRI -E1A012308 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 25 June 2026. Download (615kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-ANNISA RIZKY KUSUMA PUTRI -E1A012308 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-ANNISA RIZKY KUSUMA PUTRI -E1A012308 -2016.pdf Download (605kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ANNISA RIZKY KUSUMA PUTRI -E1A012308 -2016.pdf Download (617kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara malpraktik medis pada putusan Nomor : 1110K/Pid.Sus/2012 serta untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data-data sekunder yang terkumpul diolah, disajikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang telah memenuhi unsur di dalam pasal 76 dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pada putusan ini, hakim telah mengabaikan fakta yang cukup penting bahwa dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan Terdakwa ke peradilan, sepanjang mengenai kata-kata “sanksi pidana penjara” telah diputus tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, dalam menangani kasus ini Hakim Mahkamah Agung tidak menerapkan adanya putusan pengujian UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya mengenai penghapusan sanksi pidana dalam Pasal 76 dan Pasal 79, sehingga terdapat ketidaksesuaian hukum antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item