NAINGGOLAN, Dewi Novita (2016) Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dewi Novita Nainggolan-E1A011225 -2016.pdf Download (683kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dewi Novita Nainggolan-E1A011225 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (854kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dewi Novita Nainggolan-E1A011225 -2016.pdf Download (680kB)
	PDF (BabI) BAB I-Dewi Novita Nainggolan-E1A011225 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 30 June 2026. Download (850kB)
	PDF (BabII) BAB II-Dewi Novita Nainggolan-E1A011225 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 30 June 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Dewi Novita Nainggolan-E1A011225 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 30 June 2026. Download (613kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Dewi Novita Nainggolan-E1A011225 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (878kB)
	PDF (BabV) BAB V-Dewi Novita Nainggolan-E1A011225 -2016.pdf Download (603kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dewi Novita Nainggolan-E1A011225 -2016.pdf Download (807kB)

Abstract

Kedudukan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia tidak bisa terlepas dari konsep Negara hukum yang menghendaki adanya supremasi dan penegakan hukum. Salah satu lembaga peradilan yang bertugas melakukan penegakan hukum tersebut adalah Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Pajak merupakan bagian dari sistem kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan impelementasi pengadilan pajak di Indonesia. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan metode analisa data dengan mnggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembinaan yang menyangkut teknis peradilan ada di bawah mahkamah agung sedangkan pembinaan menyangkut administrasi, organisasi dan finansial ada di bawah Departemen Keuangan. Implementasi Pengadilan Pajak dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang telah dilakukan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila wajib pajak atau penanggung pajak yang bersengketa belum puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Actions (login required)

View Item