SAMFITRA, Triya Rahma (2016) Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.Slmn.). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-TRIYA RAHMA SAMFITRA-E1A010017-2016.pdf Download (547kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-TRIYA RAHMA SAMFITRA-E1A010017-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-TRIYA RAHMA SAMFITRA-E1A010017-2016.pdf Download (734kB)
	PDF (BabI) BAB I-TRIYA RAHMA SAMFITRA-E1A010017-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (689kB)
	PDF (BabII) BAB II-TRIYA RAHMA SAMFITRA-E1A010017-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (920kB)
	PDF (BabIII) BAB III-TRIYA RAHMA SAMFITRA-E1A010017-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (608kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-TRIYA RAHMA SAMFITRA-E1A010017-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (997kB)
	PDF (BabV) BAB V-TRIYA RAHMA SAMFITRA-E1A010017-2016.pdf Download (596kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-TRIYA RAHMA SAMFITRA-E1A010017-2016.pdf Download (534kB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai pembuktian tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.Slmn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan untuk mengetahui akibat hukum bagi terdakwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembuktiannya telah memenuhi asas batas minimum pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan telah memenuhi alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta memenuhi unsurunsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Akibat hukum terhadap terdakwa yaitu dipidana penjara selama 1 tahun 9 bulan. Barang bukti berupa surat dikembalikan kepada Penuntut Umum dan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka putusan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Pengawas Pusat untuk mengusulkan kepada Menteri agar notaris yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai notaris.

Actions (login required)

View Item