AMALIANA, Novika Ayu (2016) Kedudukan Perangkat Desa Dalam Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-NOVIKA AYU AMALIANA E1A112046 -2016.pdf Download (524kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-NOVIKA AYU AMALIANA E1A112046 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (713kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-NOVIKA AYU AMALIANA E1A112046 -2016.pdf Download (628kB)
	PDF (BabI) BAB I-NOVIKA AYU AMALIANA E1A112046 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2026. Download (876kB)
	PDF (BabII) BAB II-NOVIKA AYU AMALIANA E1A112046 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2026. Download (778kB)
	PDF (BabIII) BAB III-NOVIKA AYU AMALIANA E1A112046 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2026. Download (611kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-NOVIKA AYU AMALIANA E1A112046 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (952kB)
	PDF (BabV) BAB V-NOVIKA AYU AMALIANA E1A112046 -2016.pdf Download (600kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-NOVIKA AYU AMALIANA E1A112046 -2016.pdf Download (599kB)

Abstract

Struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan desa pasca berlakunya UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sering diperdebatkan oleh pemerintah daerah di masing-masing kabupaten atau desa di seluruh wilayah Indonesia. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap belum efektif karena sampai saat ini masing-masing desa tidak dapat melakukan pengisian perangkat desa dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur terkait dengan pengisian perangkat desa. Pemerintah yang berwenang terkesan lamban dalam mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan perangkat desa tersebut setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan perangkat desa dalam struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Banjarnegara pasca berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Datadata sekunder yang terkumpul diolah, disajikan, dan dianalisis normatif secara Interpretatif-Kualitatif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan wawancara sebagai data pendukung dengan penyajian yang deskriptif secara sistematis dan logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan kedudukan perangkat desa dalam struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan desa pasca berlakunya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. penyelenggara pemerintahan desa pasca berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretariat Desa dibantu dengan 3 (tiga) Unsur Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan), Pelaksana Kewilayahan (Dusun), dan Pelaksana Teknis (3 Kepala Seksi) sebagai pembantu Kepala Desa. sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, dan Perangkat Desa lainnya (5 Kepala Urusan).

Actions (login required)

View Item