RIZQI, Andina Alfia (2016) Mekanisme Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-ANDINA ALFIA RIZQI-E1A112032-2016.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ANDINA ALFIA RIZQI-E1A112032-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-ANDINA ALFIA RIZQI-E1A112032-2016.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-ANDINA ALFIA RIZQI-E1A112032-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-ANDINA ALFIA RIZQI-E1A112032-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-ANDINA ALFIA RIZQI-E1A112032-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-ANDINA ALFIA RIZQI-E1A112032-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-ANDINA ALFIA RIZQI-E1A112032-2016.pdf Download (977kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ANDINA ALFIA RIZQI-E1A112032-2016.pdf Download (1MB)

Abstract

Setelah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan dan kewenangan Desa didasarkan atas prinsip otonomi yang mengarahkan pada bentuk kemandirian Desa. Desa mendapatkan penghormatan yang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam skala lokalitas. Tuntutan untuk mengembangkan Desa semakin sejahtera dengan diberikan kewenangan mengelola 10% (sepuluh persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pentingnya sistem pertanggungjawaban dan pengawasan pemerintahan Desa merupakan upaya membentuk pemerintahan Desa yang baik. Sehingga perlu memperkuat sistem pertanggungjawaban dan pengawasan pemerintahan Desa agar pemerintah Desa dapat mengelola Desa dengan baik. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran hasil penelitian yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Salah satu pertanggungjawaban Kepala Desa adalah mengenai Keuangan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). 2) Mekanisme pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dalam penggunaan ADD di mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaannya. 3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat dengan prosedur laporan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD). 4) Pengelolaan ADD dan mekanisme pertanggungjawaban Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item