PUTUNEZAR, Shaeku (2016) Tinjauan Yuridis Terhadap Legal Standing Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Dan Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Kewenangan Mengadili (Putusan Nomor : 80/G/2011/PTUN.JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-SHAEKU PUTUNEZAR- E1A011281 -2016.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-SHAEKU PUTUNEZAR- E1A011281 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-SHAEKU PUTUNEZAR- E1A011281 -2016.pdf Download (997kB)
	PDF (BabI) BAB I-SHAEKU PUTUNEZAR- E1A011281 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-SHAEKU PUTUNEZAR- E1A011281 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-SHAEKU PUTUNEZAR- E1A011281 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-SHAEKU PUTUNEZAR- E1A011281 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-SHAEKU PUTUNEZAR- E1A011281 -2016.pdf Download (982kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-SHAEKU PUTUNEZAR- E1A011281 -2016.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 80/G/2011/PTUN.JKT, bertujuan untuk mengetahui apakah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mempunyai legal standing sebagai subyek hukum penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara pada Putusan Nomor: 80/G/2011/PTUN.JKT serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kewenangan mengadili pada Putusan Nomor: 80/G/2011/PTUN.JKT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penggugat dalam perkara aquo yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Tergugatnya yaitu Sekretariat Negara Republik Indonesia Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Obyek sengketanya yaitu Surat Keputusan Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka pada intinya dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata sehingga mempunyai hak gugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan pengecualian dari KTUN yaitu KTUN merupakan perbuatan hukum perdata karena Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat sebagai pengguna ruangan dengan Tergugat sebagai pemilik ruangan. Di dalam eksepsi, Tergugat mengatakan bahwa perkara aquo bukan merupakan kewenangan peradilan TUN, karena terdapat hubungan hukum antara penggugat sebagai pengguna ruangan dan Tergugat sebagai pemilik ruangan. Sehingga hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara aquo.

Actions (login required)

View Item