LALITA, Areta Yoshe (2025) Legal Responsibility of Medical Recorders Regarding The Security of Medical Record Data in Healthcare Services. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Areta Yoshe Lalita-E1B021043-Skripsi-2025.pdf Download (90kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Areta Yoshe Lalita-E1B021043-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Areta Yoshe Lalita-E1B021043-Skripsi-2025.pdf Download (142kB)
	PDF (BabI) BAB I-Areta Yoshe Lalita-E1B021043-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 July 2026. Download (522kB)
	PDF (BabII) BAB II-Areta Yoshe Lalita-E1B021043-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 July 2026. Download (409kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Areta Yoshe Lalita-E1B021043-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 July 2026. Download (223kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Areta Yoshe Lalita-E1B021043-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	PDF (BabV) BAB V-Areta Yoshe Lalita-E1B021043-Skripsi-2025.pdf Download (127kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Areta Yoshe Lalita-E1B021043-Skripsi-2025.pdf Download (201kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum perekam medis terhadap keamanan data rekam medis dalam pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum perekam medis terhadap keamanan data rekam medis dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya peraturan dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah. Peraturan yang sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Bentuk tanggung jawab hukum perekam medis terhadap keamanan data rekam medis dalam pelayanan kesehatan meliputi: tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum administrasi berdasarkan Pasal 283, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 736 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Actions (login required)

View Item