YOSAFAT, Reynald (2025) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Penggelapan Iuran BPJS Karyawan PDAM (Studi Kasus Putusan Nomor 968K/Pid.sus/2023/MA). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (COVER)
COVER-Reynald Yosafat-E1A019354-Skripsi-2025.pdf Download (127kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Reynald Yosafat-E1A019354-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB) |
|
PDF (ABSTRAK)
ABSTRAK-REYNALDYOSAFAT-E1A019354-SKRIPSI-2025.pdf Download (794kB) |
|
PDF (BabI)
BAB I-REYNALDYOSAFAT-E1A019354-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (862kB) |
|
PDF (BabII)
BAB II-REYNALDYOSAFAT-E1A019354-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (889kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB III-REYNALDYOSAFAT-E1A019354-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (750kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB IV-REYNALDYOSAFAT-E1A019354-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (972kB) |
|
PDF (BabV)
BAB V-REYNALDYOSAFAT-E1A019354-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-REYNALDYOSAFAT-E1A019354-SKRIPSI-2025.pdf Download (757kB) |
Abstract
Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan penggelapan iuran BPJS Karyawan di PDAM Kabupaten Banjarnegara merupakan isu yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Putusan Nomor 968 K/Pid.Sus/2023/MA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, Slamet Riyanto, terbukti melakukan penggelapan dana iuran BPJS dan penyalahgunaan anggaran pengadaan barang, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp126.675.968,00. Meskipun terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum seharusnya merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU yang sama. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dinilai tidak tepat, karena tidak mencerminkan kesesuaian antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim lebih cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan memberikan sanksi yang lebih tepat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | E25171 |
| Uncontrolled Keywords: | tindak pidana korupsi; pengadaan barang; penggelapan iuran BPJS; hukum pidana; pertimbangan hakim. corruption; procurement of goods; embezzlement of BPJS contributions; criminal law; judge's consideration. |
| Subjects: | C > C1035 Corruption G > G193 Government policy |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mr. Reynald Yosafat |
| Date Deposited: | 04 Jul 2025 07:22 |
| Last Modified: | 04 Jul 2025 07:22 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/34714 |
Actions (login required)
 |
View Item |