FAUZIYYAH, Rizky Hanun (2016) Eksepsi yang Dikabulkan dalam Sengketa Kontrak Karya antara PT Freeport dengan Negara Republik Indonesia (Suatu Studi Putusan No. 331/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RIZKY HANUN FAUZIYYAH-E1A012219-2016.pdf Download (546kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-RIZKY HANUN FAUZIYYAH-E1A012219-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (765kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-RIZKY HANUN FAUZIYYAH-E1A012219-2016.pdf Download (475kB)
	PDF (BabI) BAB I-RIZKY HANUN FAUZIYYAH-E1A012219-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 4 July 2026. Download (872kB)
	PDF (BabII) BAB II-RIZKY HANUN FAUZIYYAH-E1A012219-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 4 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-RIZKY HANUN FAUZIYYAH-E1A012219-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 4 July 2026. Download (625kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-RIZKY HANUN FAUZIYYAH-E1A012219-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-RIZKY HANUN FAUZIYYAH-E1A012219-2016.pdf Download (399kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-RIZKY HANUN FAUZIYYAH-E1A012219-2016.pdf Download (723kB)

Abstract

Penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai eksepsi yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 331/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL. Dalam perkara ini Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasarkan hak gugatnya dengan hak gugat organisasi (legal standing). Bahwa dalam penelitian ini, eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid dari Tergugat I mengenai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (persona standi in judicio) atau Penggugat tidak memiliki legal standing atau persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data sekunder dan menggunakan pengolahan data dengan interpretasi sistematika dan interpretasi gramatikal. Hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan pertimbangan menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup adalah kurang tepat. Majelis Hakim seharusnya melakukan interpretasi lebih jauh untuk menemukan dasar Legal Standing bagi LSM HAM yaitu dengan menggunakan Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Komnas HAM.

Actions (login required)

View Item