AUGUSTINA, Jestika (2016) Kepentingan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Nomor 269/G/2014/PTUN-JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-JESTIKA AUGUSTINA-E1A012100-2016.pdf Download (561kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-JESTIKA AUGUSTINA-E1A012100-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-JESTIKA AUGUSTINA-E1A012100-2016.pdf Download (687kB)
	PDF (BabI) BAB I-JESTIKA AUGUSTINA-E1A012100-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 9 July 2026. Download (605kB)
	PDF (BabII) BAB II-JESTIKA AUGUSTINA-E1A012100-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 9 July 2026. Download (674kB)
	PDF (BabIII) BAB III-JESTIKA AUGUSTINA-E1A012100-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 9 July 2026. Download (560kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-JESTIKA AUGUSTINA-E1A012100-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (703kB)
	PDF (BabV) BAB V-JESTIKA AUGUSTINA-E1A012100-2016.pdf Download (553kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-JESTIKA AUGUSTINA-E1A012100-2016.pdf Download (539kB)

Abstract

Skrispsi ini bersumber pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/ 2014/PTUN-JKT, bertujuan untuk mendeskripsi dan mengkaji mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara serta untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam penentuan kepentingan hukum dengan penyesuaian makna kepentingan hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Skripsi ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konsep. Para pihak dalam perkara ini yaitu H firman A Soediro sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai tergugat dan DANDENMA MABES TNI sebagai Tergugat II intervensi. Objek gugatan yaitu Sertifikat hak pakai No. 267/Duren Tiga tertanggal 30 Januari 2004 atas nama Dephankam cq Mabes TNI cq Denma Mabes TNI. Sesuai dengan asas point d’interest point d’action, Penggugat seharusnya dikategorikan sebagai orang yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu KTUN yang digugat. Adapun alasannya karena Penggugat adalah ahli waris dari alm Brigadir Jenderal Herman Sarens Sudiro yang mempunyai hak menggarap tanah obyek sertifikat hak pakai dan adanya pelepasan hak atas tanah dari Penggugat kepada Tergugat II intervensi tidak menunjukkan bahwa Penggugat dikategorikan tidak mempunyai kepentingan karena hubungan hukum yang dimiliki Penggugat adalah hubungan hukum dengan sertifikat hak pakai (sertifikat obyek sengketa) bukan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah atau bangunan yang melekat pada sertifikat hak pakai tersebut. maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kepentingan terhadap objek sengketa dan Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehungga gugatan Penggugat dan seharusnya gugatan penggugat dikabulkan.

Actions (login required)

View Item