HUNANDIKA, Adiwidya (2016) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Penetapan Pengumuman Jadwal Lelang (Study tentang Persinggungan Antara Sengketa Keperdataan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor : 06/G/2014/PTUN.YK). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-ADIWIDYA HUNANDIKA - E1A011056 -2016.pdf Download (139kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ADIWIDYA HUNANDIKA - E1A011056 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (859kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-ADIWIDYA HUNANDIKA - E1A011056 -2016.pdf Download (489kB)
	PDF (BabI) BAB I-ADIWIDYA HUNANDIKA - E1A011056 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 9 July 2026. Download (807kB)
	PDF (BabII) BAB II-ADIWIDYA HUNANDIKA - E1A011056 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 9 July 2026. Download (753kB)
	PDF (BabIII) BAB III-ADIWIDYA HUNANDIKA - E1A011056 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 9 July 2026. Download (609kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-ADIWIDYA HUNANDIKA - E1A011056 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-ADIWIDYA HUNANDIKA - E1A011056 -2016.pdf Download (659kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ADIWIDYA HUNANDIKA - E1A011056 -2016.pdf Download (528kB)

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu lingkungan Peradilan di Indonesia yang berwenang mengadili atau menangani sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian sengketa tata usaha negara ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ada beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Undang-Undang. Pengecualian ini sudah tertera jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Salah satunya yaitu dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta yang menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atau NO (Niet Ontvanverklaard) karena gugatan tersebut termasuk KTUN yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf (a). Oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kewenangan mengadili Penetapan Jadwal Lelang pada putusan 06/G2014/PTUN.YK dan kriteria untuk menentukan suatu KTUN merupakan pengecualian menurut Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Penulis pada penelitian di dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis secara preskriptif dengan menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam deskriptif secara sistematis, logis, dan rasional dengan analisi data secara kualitatif. Putusan yang penulis teliti ini objek sengketanya yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor : S.1699/WKN.09/KNL.06/2014 tentang Penetapan Jadwal Lelang. Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN yang dikecualikan menurut pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Untuk menentukan pengecualian itu hal yang perlu diperhatikan adalah konstruksi hukum sebelum dikeluarkannya KTUN, lalu menggunakan teori kehendak, dan bisa menggunakan teori melebur.

Actions (login required)

View Item