SAPUTRA, Faizal Agusta Imam (2016) Peran Majelis Kehormatan dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA-E1A009161 -2016.pdf Download (523kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA-E1A009161 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA-E1A009161 -2016.pdf Download (585kB)
	PDF (BabI) BAB I-FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA-E1A009161 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2026. Download (833kB)
	PDF (BabII) BAB II-FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA-E1A009161 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2026. Download (938kB)
	PDF (BabIII) BAB III-FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA-E1A009161 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2026. Download (610kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA-E1A009161 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (985kB)
	PDF (BabV) BAB V-FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA-E1A009161 -2016.pdf Download (606kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA-E1A009161 -2016.pdf Download (817kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan Majelis Kehormatan dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap kode etik hakim konstitusi sebagai alat untuk melakukan pembinaan, pembentukan karakter dan tingkah laku hakim. Skripsi ini membahas tentang arti penting Kode Etik Hakim Konstitusi bagi pelaksanaan tugas dan pergaulan Hakim Konstitusi dan upaya penegakan hukum Kode Etik Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan dan Dewan Etik MK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukumprimer,bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kode Etik Hakim Konstitusi memuat tujuh prinsip yang harus dilaksanakan oleh Hakim Konstitusi agar memberi jaminan bagi peningkatan moralitas Hakim Konstitusi dan kemandirian fungsional dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan MK berwenang memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik dari dewan etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dan memberikan penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian seecara hormat atau pemberhentian tidak hormat kepada hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran berat kode etik. Sedangkan Dewan Etik MK berwenang memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dan penjatuhan sanksi ringan berupa teguran lisan kepada hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik.

Actions (login required)

View Item