GEVIANA, Fathiyya Haura (2016) Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara Yang Baik (Studi di KPPN Kota Pekalongan). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-FATHIYYA HAURA GEVIANA-E1A010157 -2016.pdf Download (629kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-FATHIYYA HAURA GEVIANA-E1A010157 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-FATHIYYA HAURA GEVIANA-E1A010157 -2016.pdf Download (548kB)
	PDF (BabI) BAB I-FATHIYYA HAURA GEVIANA-E1A010157 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 14 July 2026. Download (718kB)
	PDF (BabII) BAB II-FATHIYYA HAURA GEVIANA-E1A010157 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 14 July 2026. Download (820kB)
	PDF (BabIII) BAB III-FATHIYYA HAURA GEVIANA-E1A010157 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 14 July 2026. Download (634kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-FATHIYYA HAURA GEVIANA-E1A010157 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (954kB)
	PDF (BabV) BAB V-FATHIYYA HAURA GEVIANA-E1A010157 -2016.pdf Download (603kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-FATHIYYA HAURA GEVIANA-E1A010157 -2016.pdf Download (539kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu : Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka melakukan upaya diatas, maka diperlukan tata kelola keuangan yang baik (good and clean governance) yang dilakukan oleh pemerintah. KPPN adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Konsep peran dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai kedudukan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti hukum kepustakaan, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analitical Approach, berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mendiskripsikan keseluruhan dan sistematika mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan lain yang terkandung didalam permasalahan yang dibahas. Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah observasi, interview,dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan : 1. Bahwa peran Kantor Pelayaan Perbendaharaan Negara dalam tata kelola keuangan yang baik sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) yang melaksanakan tugas perbendaharaan negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. KPPN Pekalongan mengelola keuangan negara dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: a. Perencanaan anggaran, diawali dengan satuan kerja (satker) pada kementerian/lembaga menjabarkan pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan kementerian keuangan dan bappenas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Data tersebut yang sudah disetujui oleh unit eselon I untuk menyusun anggaran selanjutnya direktorat jenderal anggaran (DJA) menelaah data yang telah disetujui kemudian dicetak menjadi himpunan dan lampiran nota keuangan yang kemudian disampaikan ke DPR bersama RUU APBN untuk dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi UU APBN. b. Pelaksanaan anggaran, pelaksanaan yang diikuti dengan proses pencairan dana dari masing-masing kementerian di dirjen keuangan untuk kegiatan pemerintahan. Mekanisme pelaksanaan : KPPN melakukan validasi, review dan persetujuan terhadap resume tagihan sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran. Setelah KPPN melaksanakan review dan verisikasi terhadap SPM, kemudian menyetujui SPM dengan menerbitkan surat persetujuan tagihan (SPPT). c. Pertanggung jawaban, Satker menyusun laporan keuangan bulanan yang kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Satker akan menyampaikan laporan keuangan hasil rekonsiliasi ke tingkat kanwil, kantor pusat eselon 1 dan biro keuangan kementerian/lembaga melalui SAKTI.

Actions (login required)

View Item