LAELA, Putri (2025) Penyidikan Tindak Pidana Cybercrime yang Berkaitan dengan Hoax (Studi di Wilayah Hukum Polres Kebumen). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Putri Laela-E1A020128-Skripsi-2025.pdf Download (134kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Putri Laela-E1A020128-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Putri Laela-E1A020128-Skripsi-2025.pdf Download (272kB)
	PDF (BabI) BAB 1-Putri Laela-E1A020128-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 15 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB 2-Putri Laela-E1A020128-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 15 July 2026. Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB 3-Putri Laela-E1A020128-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 15 July 2026. Download (361kB)
	PDF (BabIV) BAB 4-Putri Laela-E1A020128-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB 5-Putri Laela-E1A020128-Skripsi-2025.pdf Download (225kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Putri Laela-E1A020128-Skripsi-2025.pdf Download (320kB)

Abstract

Prosedur mengenai penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Terdapat teknis penanganan tersendiri dari jenis tindak pidana Kejahatan Siber yang terjadi, sehingga membutuhkan keahlian lebih dari tindak pidana biasa pada umumnya, seperti tindak pidana hoax. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya penanganan tindak pidana cybercrime hoax beserta faktor-faktor yang menghambat upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara serta metode analisis data dengan menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian untuk upaya penyidikan cybercrime yang berkaitan dengan hoax di Wilayah Hukum Polres Kebumen telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP. Hanya saja dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana cybercrime yang berkaitan dengan hoax, dalam beberapa perkara penyidik Kepolisian berkolaborasi dengan Polda maupun Mabes Polri juga.

Actions (login required)

View Item