PUJIANTO, Uud Hari (2018) Analisis Kinerja Dan Upaya Pencegahan Korupsi Tim Pengelola Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Kabupaten Cilacap. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 cover.pdf Download (549kB)
	PDF (Legalitas) 2 legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (838kB)
	PDF (Abstrak) 3 abstrak.pdf Download (563kB)
	PDF (BabI) 4 bab I.pdf Restricted to Repository staff only until 15 July 2026. Download (532kB)
	PDF (BabII) 5 Bab II.pdf Restricted to Repository staff only until 15 July 2026. Download (616kB)
	PDF (BabIII) 6 Bab III.pdf Restricted to Repository staff only until 15 June 2026. Download (630kB)
	PDF (BabIV) 7 Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (868kB)
	PDF (BabV) 8 Bab V.pdf Download (516kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 dapus.pdf Download (523kB)
	PDF (Lampiran) 10 lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (984kB)

Abstract

Peran pemerintahan desa semakin diperkuat dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Salah satu poin yang paling penting dalam implementasi UU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat (2 ) tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Pelaksanaan sistem pemerintahan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 menuntut kesiapan yang sangat baik, dengan memperhitungkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, direncanakan, dan pelaksanaan pengawasan secara terus menerus. Permasalahan yang dihadapi adalah potensi desa belum banyak dikelola dengan baik karena rendahnya kulitas dan kuantitas SDM pemerintah desa yang ada. Pada lain sisi, pelimpahan kewenangan kepada level pemerintahan di bawahnya menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa ) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip- prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber APBDesa belum mempunyai payung hukum yang jelas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa jauh upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa desa oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK ) di Kabupaten Cilacap. Metode kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini karena masih banyak tim pengelola kegiatan dan aparatur desa yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian terdiri dari analisis deskriptif kualitatif dan analisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Package For Sosial Science ) versi 20.00. Analisa data deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis gap. Untuk identifikasi kapasitas dan kemampuan Tim Pengelola Kegiatan dilakukan dengan menggunakan teknik kuantitatif. Data distribusi frekuensi ini dijadikan sebagai dasar untuk menyusun peta kompetensi terutama yang berhubungan dengan kesenjangan antara kemampuan aktual dan kemampuan ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator yang ada pada aspek pemahaman terhadap uraian kerja Pengadaan Barang/Jasa besdistribusi pada kuadran prioritas rendah meliputi: pemahaman tentang perencanaan dan realisasi, pelaksanaan tugas pokok, pemahaman tentang manajemen waktu, pemahaman terhadap tata nilai dan kearifan lokal hasil pengadaan. Kinerja tim pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Cilacap dalam tingkatan yang sangat baik. Indikatorindikator yang ada pada aspek kinerja Pengadaan Barang/Jasa kuadran prioritas utama yaitu kecepatan penyelesaian kerja administratif. Sedangkan indikator yang lain berdistribusi pada kuadran prioritas rendah meliputi: pengembangan teknik kerja, kecepatan penyelesaian kerja teknis, kerjsama lintas bagian, kemandirian dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, hasil penelitian juga menjelaskan bahwa kinerja tim pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Cilacap dalam tingkatan yang baik. Berdasarkan analisis diagram karetsius dapat dilihat bahwa indikator-indikator yang ada pada aspek pencegahan korupsi Pengadaan Barang/Jasa kuadran prioritas utama terdiri dari pencegahan terjadinya fraud dan pengawasan internal. Sedangkan indikator yang lain berdistribusi pada kuadran prioritas rendah yaitu pengawasan eksternal, prioritas untuk mempertahankan prestasi meliputi: aspek kewajaran harga dan pengelolaan keuangan pribadi. Pada kuadran tingkat kepentingan rendah tetapi sudah sudah dilaksanakan dengan baik adalah pencegahan korupsi terkait dengan pemangkasan birokrasi, independensi dari intervensi kelompok, kepentingan politik, penerapan gaya hidup, dan pencegahan pengaruh orang-orang terdekat.

Actions (login required)

View Item