HERNAWAN, Hernawan (2017) Kebijakan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banyumas). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 COVER-HERNAWAN-P2EA14046.pdf Download (2MB)
	PDF (Legalitas) 2 LEGALITAS-HERNAWAN-P2EA14046.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (Abstrak) 3 ABSTRAK-HERNAWAN-P2EA14046.pdf Download (2MB)
	PDF (BabI) 4 BAB I-HERNAWAN-P2EA14046.pdf Restricted to Repository staff only until 30 July 2026. Download (2MB)
	PDF (BabII) 5 BAB II-HERNAWAN-P2EA14046.pdf Restricted to Repository staff only until 30 July 2026. Download (3MB)
	PDF (BabIII) 6 BAB III-HERNAWAN-P2EA14046.pdf Restricted to Repository staff only until 30 July 2026. Download (2MB)
	PDF (BabIV) 7 BAB IV-HERNAWAN-P2EA14046.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) 8 BAB V-HERNAWAN-P2EA14046.pdf Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 DAFTAR PUSTAKA-HERNAWAN-P2EA14046.pdf Download (2MB)

Abstract

Tesis ini mengangkat permasalahan bagaimanakah kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas. Metode penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, tipe penelitian deskriptif, Data yang diperlukan dalam penelitian tesis ini adalah data primer dan data sekunder, metode penyajian data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional yaitu keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, analisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian tesis ini, akan dianalisa dengan mempergunakan metode kualitatif, yaitu membahas dan menjabarkan data hasil penelitian berdasarkan kaidahkaidah, teori-teori dan doktrin dalam hukum pidana untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan tesis ini, bahwa kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan pada pedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011, dalam pelaksanaannya untuk menentukan berat ringan tuntutan pidana dilakukan secara berjenjang (Rencana Tuntutan). Dalam penelitian ini, JPU melakukan penuntutan pidana perjudian pada tahun 2015 dengan eskalasi yang cukup signifikan, dengan pertimbangan yuridis ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan pertimbangan sosiologis antara lain karena faktor keadaan masyarakat, faktor ekonomi dan faktor individu, sebagai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat terwujud. Selain itu adanya peran sentral dari pimpinan (Kajari) dan munculnya faktor non yuridis juga sangat menentukan penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan penelitian, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak terpengaruh oleh adanya eskalasi tuntutan pidana. Selain dengan mempertimbangkan dasar yuridis dan sosiologis, mengingat pula berbagai variabel keadaan, sehingga hal ini dapat meminimalisir timbulnya disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana perjudian.

Actions (login required)

View Item