MAHMUDAH, Raidatun Naila (2025) Peran Kelembagaan Komoditas Padi dalam Mengatasi Volatilitas Harga Beras di Kebumen. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Raidatun Naila Mahmudah-P2D022018-Tesis-2025.pdf Download (570kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Raidatun Naila Mahmudah-P2D022018-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Raidatun Naila Mahmudah-P2D022018-Tesis-2025.pdf Download (530kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Raidatun Naila Mahmuda-P2D022018-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Raidatun Naila Mahmudah-P2D022018-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2026. Download (846kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Raidatun Naila Mahmudah-P2D022018-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2026. Download (776kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Raidatun Naila Mahmudah-P2D022018-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Raidatun Naila Mahmudah-P2D022018-Tesis-2025.pdf Download (657kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Raidatun Naila Mahmudah-P2D022018-Tesis-2025.pdf Download (754kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Raidatun Naila Mahmudah-P2D022018-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Stabilitas harga beras merupakan isu strategis dalam ketahanan pangan, terutama di Kabupaten Kebumen sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Tengah. Meskipun produksi beras di daerah ini cenderung surplus, fluktuasi harga tetap terjadi dan berdampak pada kesejahteraan petani serta efektivitas distribusi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika harga dan peran kelembagaan dalam tata kelola beras sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat lokal. Penelitian ini menganalisis volatilitas harga beras di Kebumen selama periode 2017-2024 dengan menggunakan model ARCH-GARCH, serta mengevaluasi peran kelembagaan dari lima instansi terkait melalui Importance Performance Analysis (IPA) terhadap 14 indikator utama. Kelembagaan yang dianalisis mencakup Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Bulog, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Hasil estimasi model GARCH(1,1) menunjukkan nilai >1 yang mengindikasikan bahwa volatilitas harga beras dipengaruhi oleh kejutan harga (residual) dan varians masa lalu, serta memiliki kecenderungan untuk meningkat dan tidak cepat mereda. Periode 2022–2023 menjadi fase kritis yang menegaskan perlunya penguatan peran kelembagaan dalam stabilisasi harga agar lonjakan serupa dapat dicegah di masa depan. Faktor penyebab volatilitas harga beras sepanjang 2017–2024 meliputi tekanan inflasi pangan secara nasional dan keterlambatan awal musim tanam, peningkatan distribusi beras melalui program bantuan sosial pangan menjelang Pemilu, gangguan distribusi, La Niña, serta kenaikan harga pupuk dan bahan bakar. Evaluasi IPA mengidentifikasi indikator dengan tingkat kepentingan tinggi namun kinerja rendah, seperti pengendalian inflasi harga kebutuhan pokok dan peningkatan produktivitas padi, yang membutuhkan perhatian serius. Indikator seperti stabilitas harga di tingkat gapoktan, diversifikasi ketahanan pangan, jaringan irigasi yang baik, dan kualitas jalan kabupaten memiliki kepentingan dan kinerja tinggi sehingga perlu dipertahankan. Beberapa indikator menunjukkan kinerja tinggi namun kepentingannya dinilai rendah, seperti penanganan kerawanan pangan, pengelolaan sumber daya ekonomi, serta pengadaan dan penyaluran beras oleh Bulog, yang sebaiknya dievaluasi efisiensi pelaksanaannya. Kegiatan pemantauan harga dan stok barang, meskipun berada pada tingkat kepentingan dan kinerja yang rendah, tetap penting sebagai fungsi monitoring jangka panjang. Secara keseluruhan, meskipun produksi padi meningkat, stabilitas harga beras belum sepenuhnya tercapai karena lemahnya sinergi antarinstansi serta distribusi yang belum efektif. Temuan ini menegaskan perlunya pengendalian harga melalui perbaikan sistem distribusi, penguatan kelembagaan, serta mitigasi risiko gagal panen akibat gangguan iklim dan kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, Disperindagkop UKM dianjurkan untuk mengoptimalkan pengendalian harga kebutuhan pokok secara adaptif; Distapang perlu meningkatkan produktivitas padi melalui teknologi dan penguatan kapasitas petani; Bappeda disarankan untuk lebih mengkoordinasikan penyusunan strategi terpadu lintas OPD dengan melibatkan OPD terkait dan Bulog yang kemudian dapat dituangkan dalam RKPD tahun 2026 yang berfokus pada peningkatan produksi beras, efisiensi distribusi, penguatan cadangan pangan, dan penyelenggaraan pasar murah; DPUPR memperbaiki jaringan irigasi dan akses jalan tani; serta Bulog perlu mengevaluasi program pengadaan dan penyaluran beras agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pemanfaatan data harga beras selama delapan tahun terakhir (2017-2024), fokus lokasi penelitian di Kabupaten Kebumen yang belum banyak dikaji dalam konteks volatilitas harga, serta pendekatan evaluatif terhadap peran lima lembaga utama secara simultan. Kombinasi ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan aktual dalam memahami dinamika pengendalian harga beras di tingkat daerah.

Actions (login required)

View Item