IQBAL, Surya Muhammad (2025) Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah). Skripsi thesis, Universitas JenderalSoedirman.

	PDF (Cover) COVER-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Download (45kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Download (630kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Surya Muhammad Iqbal-E1A018243-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)

Abstract

Pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab utama kepala desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, serta menganalisis prosedur pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling guna memperkuat data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, peran kepala desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dilakukan dengan tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, masih ditemukan sejumlah kendala yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pun masih tergolong minim. Rendahnya partisipasi warga ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Actions (login required)

View Item