MARIENDIANINGRUM, Laras Andini (2016) Kajian Yuridis tentang Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) Menurut Hukum Internasional. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-LARAS ANDINI MARIENDIANINGRUM-E1A011219-2016.pdf Download (576kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-LARAS ANDINI MARIENDIANINGRUM-E1A011219-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (905kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-LARAS ANDINI MARIENDIANINGRUM-E1A011219-2016.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-LARAS ANDINI MARIENDIANINGRUM-E1A011219-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 5 August 2026. Download (636kB)
	PDF (BabII) BAB II-LARAS ANDINI MARIENDIANINGRUM-E1A011219-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 5 August 2026. Download (683kB)
	PDF (BabIII) BAB III-LARAS ANDINI MARIENDIANINGRUM-E1A011219-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 5 August 2026. Download (527kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-LARAS ANDINI MARIENDIANINGRUM-E1A011219-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (815kB)
	PDF (BabV) BAB V-LARAS ANDINI MARIENDIANINGRUM-E1A011219-2016.pdf Download (525kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-LARAS ANDINI MARIENDIANINGRUM-E1A011219-2016.pdf Download (640kB)

Abstract

Negara merupakan salah satu subjek hokum internasional yang sangat penting. Negara banyak melakukan hubungan-hubungan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Dari hubungan-hubungan tersebut tak jarang menjadi awal mula timbulnya masalah-masalah. Namun masalah-masalah tersebut tidak hanya timbul dari eksternal Negara tersebut, namun juga dari internal Negara tersebut. Salah satu contoh masalah yang timbul karena faktor internal adalah munculnya kelompok radikal maupun kelompok pemberontak yang memiliki berbagai tujuan. Kelompok pemberontak yang beberapa tahun terakhir sedang ramai dibicarakan adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). ISIS adalah sebuah kelompok radikal yang berada di perbatasan Irak dan Suriah yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah negara Islam atau khilafah. ISIS mendeklarasikan diri mereka sebagai sebuah negara (state). Penelitian ini mengkaji tentang penerapan status negara (state) terhadap ISIS dan kedudukan ISIS dalam hokum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui status negara (state) terhadap ISIS dan kedudukan ISIS dalam hokum internasional. Penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan Konvensi Montevideo Tahun 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara, ISIS tidak bias dikategorikan sebagai sebuah Negara karena ISIS tidak memenuhi unsure keempat dari Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara, yaitu kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara yang memuat tentang unsur-unsur Negara adalah bersifat kumulatif, maka keempat unsur yang tertuang dalam pasang tersebut harus terpenuhi, apabila ada yang tidak terpenuhi maka tidak bisa dikategorikan sebagai negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara, ISIS dikategorikan sebagai sebuah organisasi teroris dan banyak negara di dunia yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah mendeklarasikan berperang melawan ISIS. Selain sebagai organisasi teroris, ISIS juga bias dikategorikan sebagai Organisasi Transnasional Terorganisir atau Transnational Organized Crime (TOC).

Actions (login required)

View Item