MA'ARIJ, Putri (2016) Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-PUTRI MA'ARIJ-E1A012307-2016.pdf Download (623kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-PUTRI MA'ARIJ-E1A012307-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-PUTRI MA'ARIJ-E1A012307-2016.pdf Download (926kB)
	PDF (BabI) BAB I-PUTRI MA'ARIJ-E1A012307-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 7 August 2026. Download (918kB)
	PDF (BabII) BAB II-PUTRI MA'ARIJ-E1A012307-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 7 August 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-PUTRI MA'ARIJ-E1A012307-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 7 August 2026. Download (622kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-PUTRI MA'ARIJ-E1A012307-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-PUTRI MA'ARIJ-E1A012307-2016.pdf Download (620kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-PUTRI MA'ARIJ-E1A012307-2016.pdf Download (619kB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan perusahaanperusahaan di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan Upah Minimum Kota (UMK) dan sejauh mana ketidaktaatan dalam pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) dapat diketahui dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup peraturan tertulis, buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, sumber internet, media cetak serta wawancara. Pembahasan dalam penelitian ini memberikan deskripsi mengenai tingkat ketaatan perusahaan di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya dipaparkan mengenai sejauh mana ketidaktaatan perusahaan dalam pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) mampu diketahui melalui mekanisme pengawasan pelaksanaan Upah Minimum. Cara Pengawasan yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pemenuhan UMK meliputi penyusunan rencana kerja, tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan selama tahun 2015 diketahui perusahaan yang melanggar ketentuan tentang UMK sebanyak 28 perusahaan. Dinsosnakertrans juga memberikan pembinaan bagi perusahaan yang belum memberikan upah sesuai dengan ketentuan UMK. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan antara lain sarana dan prasarana yang terbatas serta minimnya jumlah pegawai pengawas. Agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu adanya diklat atau pelatihan serta perlu adanya rekruitmen pegawai pengawas agar seimbang dengan jumlah perusahaan yang di awasi serta sarana dan prasarana harus lebih memadai.

Actions (login required)

View Item