OCTAVIAN, Aan (2017) Perizinan Kepemilikan Senjata Api bagi Masyarakat Sipil sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (154kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan Bagian Tugas Akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (151kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (126kB) | Preview

Abstract

Pengertian senjata api di dalam kamus umum bahasa indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya). sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik tni/polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Dan dijabarkan kembali dalam pengertian yang lebih kompleks bahwa senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru / proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni menjawab pertanyaan mekanisme/prosedur perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan menjawab pertanyaan mengenai pengawasan polri terhadap izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Penelitian ini bersifat sosiologis dengan mengandalkan data primer sebagai sumber data utama. penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendukung penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam pasal 8 surat keputusan kapolri no 82 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non-organik tni/polri sedangkan peran kepolisian dalam pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, diperoleh dari studi lapangan dimana penulis melakukan penelitian ini di polres klaten dengan mewawancarai ibu kasat binmas polres klaten, akp nanik suryani, sh, mh.

Actions (login required)

View Item