SARI, Gita Indah Permata (2017) Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Suatu Studi terhadap Putusan Nomor 97/PDT.G/2015/PN.YYK). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (60kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (65kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (66kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakimyang mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut dalam pembatalan sertifikat hak milik atas tanah pada putusan nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Yyk serta mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap para pihak dalam putusan nomor97/Pdt.G/2015/PN.Yyk.Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena gugatan tercebut mengandung cacat formilyaitu gugatan tersebut diluar kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri.Metode Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, Hasilpenelitian yang diperoleh, yakni hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Yyk karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Putusan hakim tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1974K/PDT/2001 yang menyatakan peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda-tangan sehingga batal demihukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratoriumkriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tandatangan dipalsukan.Akibat hukum bagi para pihak terhadap dari putusan Nomor97/Pdt.G/2015/PN.Yyk yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalahhubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo kembali pada keadaan semula sebelum adanya gugatan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan baru ke pengadilan tata usaha negara atau penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding.

Actions (login required)

View Item